PENDAPATAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di penghujung tahun menurun. Diduga salah satu penyebabnya adalah pendapatan pajak yang tidak maksimal.
Akibatnya Pemprov DKI meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda belanja kegiatan.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan DKI harus mulai serius membenahi sistem perpajakannya.
“Rendahnya pendapatan dari pajak bisa disebabkan beberapa hal seperti sistemnya, pengenalan terhadap potensi-potensi pajak, serta penegakan hukumnya,” kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (20/12).
Menurut Robert, sistem pajak daring yang telah dibangun sejak masa pemerintahan Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama hingga kini gagal dimaksimalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selain itu, ditemukan banyak usaha yang belum terdeteksi menjadi wajib pajak. “Seperti restoran, tempat hiburan. Itu saya yakin juga masih banyak yang bocor belum terdaftar menjadi wajib pajak,” ungkapnya.
Kedua, yang harus dibenahi adalah penegakan hukum pada wajib pajak yang mangkir dan oknum-oknum di internal Pemprov DKI termasuk pengusaha yang diduga kongkalikong mengemplang pajak.
“Pajak adalah fungsi ekonomi. Ekonomi meningkat, maka pajak meningkat. Penurunan pajak saat ini bisa dilihat sebagai adanya kekhawatiran dari pelaku usaha yang ingin kepastian hukum. Ketika DKI bisa memberikan kepastian hukum, maka dijamin pelaku usaha itu percaya diri mendirikan usahanya di Jakarta,” tegasnya.
Jadi, menurutnya, Anies harus sejak dini membangun fondasi tersebut karena tak lama lagi Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara. Robert memprediksikan jika Jakarta tidak siap mendirikan fondasi sebagai kota jasa dan bisnis setelah tak lagi jadi ibu kota, cita-cita itu hanya akan jadi angan-angan semu belaka.
“Sekarang sudah banyak industri lari keluar. Jangan sampai ketika tidak jadi Ibu Kota malah berdarah-darah dan pendapatan makin turun,” jelas Robert. (Put/J-2)
