Jumat 20 Desember 2019, 23:40 WIB

Anies Harus Benahi Sistem Perpajakan Jakarta

Anies Harus Benahi Sistem Perpajakan Jakarta

Ilustrasi
Pajak

 

PENDAPATAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di penghujung tahun menurun. Diduga salah satu penyebabnya adalah pendapatan pajak yang tidak maksimal.

Akibatnya Pemprov DKI meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda belanja kegiatan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan DKI harus mulai serius membenahi sistem perpajakannya.

“Rendahnya pendapatan dari pajak bisa disebabkan beberapa hal seperti sistemnya, pengenalan terhadap potensi-potensi pajak, serta penegakan hukumnya,” kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (20/12).

Menurut Robert, sistem pajak daring yang telah dibangun sejak masa pemerintahan Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama hingga kini gagal dimaksimalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, ditemukan banyak usaha yang belum terdeteksi menjadi wajib pajak. “Seperti restoran, tempat hiburan. Itu saya yakin juga masih banyak yang bocor belum terdaftar menjadi wajib pajak,” ungkapnya.

Kedua, yang harus dibenahi adalah penegakan hukum pada wajib pajak yang mangkir dan oknum-oknum di internal Pemprov DKI termasuk pengusaha yang diduga kongkalikong mengemplang pajak.

“Pajak adalah fungsi ekonomi. Ekonomi meningkat, maka pajak meningkat. Penurunan pajak saat ini bisa dilihat sebagai adanya kekhawatiran dari pelaku usaha yang ingin kepastian hukum. Ketika DKI bisa memberikan kepastian hukum, maka dijamin pelaku usaha itu percaya diri mendirikan usahanya di Jakarta,” tegasnya.

Jadi, menurutnya, Anies harus sejak dini membangun fondasi tersebut karena tak lama lagi Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara. Robert memprediksikan jika Jakarta tidak siap mendirikan fondasi sebagai kota jasa dan bisnis setelah tak lagi jadi ibu kota, cita-cita itu hanya akan jadi angan-angan semu belaka.

“Sekarang sudah banyak industri lari keluar. Jangan sampai ketika tidak jadi Ibu Kota malah berdarah-darah dan pendapatan makin turun,” jelas Robert. (Put/J-2)

Baca Juga

MI/Kisar Rajagukguk

Krisis Lahan Pemakaman Jenazah Covid Bukan Hanya di Jakarta

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 24 Januari 2021, 00:50 WIB
WAGUB DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, masalah krisis lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 bukan hanya di Ibu Kota, melainkan...
dok.mi

RSUD Depok Tak Bisa Lagi Tampung Pasien Covid-19

👤Kisar Rajagukguk 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:45 WIB
RSUD Kota Depok sudah terisi penuh pasien positif covid-19 dengan gejala berat. Warga diminta disiplin protokol kesehatan dan jangan ...
Ilustrasi

Manfaatkan PPKM, Pengedar Paket Besar Diciduk Polisi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:45 WIB
Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pemuda berinisial S (22) di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya