KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Idris Ahmad memberikan catatan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2020 yang baru disahkan.
“Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang sangat terburu-buru dan tidak transparan,” ucap Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Idris, sulit sekali mendapatkan data rinci selama proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Kalaupun diberikan, katanya, baru di hari-H atau sehari sebelumnya.
"Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Idris.
Fraksi PSI, sambungnya, tetap mengkritik item-item pengadaan yang belum terjawab dan terjelaskan. Misalnya seperti, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E 2020, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
Menurut Idris, anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis. Adapun total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sebesar Rp87,95 triliun.
“Sebelum KUA PPAS ini disahkan, Fraksi PSI DKI menyampaikan bahwa ada potensi defisit sebesar Rp10 triliun. Pak Sekda juga kemudian mengakui hal ini. Makanya kami 'cerewet' kepada eksekutif supaya mencoret post-post anggaran yang tidak menyentuh masyarakat kecil. Seharusnya Pemprov bisa menggandeng swasta dan tidak menggunakan anggaran yang uangnya dari rakyat,” tandas Idris. (OL-8)
