DKI Klaim Pembangunan Boarding School SMK 74 untuk Warga Miskin

DINAS Pendidikan DKI Jakarta menilai ada urgensi untuk pembangunan sekolah asrama atau boarding school di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74. Yakni, untuk menyasar warga Jakarta yang tidak mampu atau miskin.

"Hasil kajian kami, perlu boarding school untuk anak-anak yang kurang mampu terutama di daerah pesisir Jakarta Utara. Itulah yang membuat kami merencanakan membangun boarding school," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12).

Lebih lanjut, Syaefuloh mengungkapkan urgensi lainnya soal pembangunan boarding school di SMK karena pihaknya menilai untuk pemenuhan jurusan Administrasi Perkantoran (APK) masih perlu ditingkatkan.

"Lalu hal lainnya juga dari berbagai macam riset yang kita lihat, data untuk permohonan permintaan (masuk) SMK cukup banyak gitu ya," kata Syaefuloh.

Baca juga: Esok, RAPBD DKI akan Disahkan

Meski anggaran pembangunan boarding school urung dibangun pada 2020 karena mendapat pertentangan dari DPRD, Disdik akan tetap mengajukan lagi anggaran itu untuk tahun depan. Pada 2021, ditargetkan sudah mulai operasional sekolahya.

"(Anggota DPRD DKI) inginkan proses perencanaan yang lebih matang khususnya terkait dengan skema boardingnya seperti apa itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada kami di disdik untuk melakukan kajian secara lebih dalam supaya lebih pasti," jelas Syaefuloh.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menuturkan pengajuan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 Jakarta berskema boarding school dibuat secara mendadak dan tidak terencana.

Ia meminta anggaran itu dihapus dalam RAPBD DKI 2020. Adapun anggaran yang diajukan ialah Rp106 miliar.

“Memang bagus boarding school, tetapi, harus direncanakan. Kalau dadakan seperti ini kita juga nanti tidak maksimal outputnya," tukas Ima. (OL-2)