Ubah Desain Revitalisasi TIM, Jakpro Bangun Wisma Seniman

PT Jakarta Propertindo telah melaporkan desain ulang proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) kepada DPRD DKI Jakarta melalui rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 bersama Komisi B.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto menyebut Wisma TIM yang semula akan berfungsi sebagai hotel diubah menjadi Wisma Seniman yang diperuntukkan sebagai tempat menginap para seniman yang berkegiatan di TIM.

"Wisma itu akan disewakan dengan harga Rp200 ribu permalam untuk tipe studio dan Rp450 ribu untuk kelas di atasnya," kata Dwi, Jumat (6/12).

Hotel atau yang disebut Wisma TIM awalnya berada satu gedung dengan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Perpustakaan, dan Galeri Seni. Keempat fasilitas itu akan menempati gedung 14 lantai yang saat ini sedang memasuki tapah prakonstruksi yakni pematangan lahan dan pemancangan tiang untuk fondasi.

Sementara itu, lahan yang pada desain awal akan dibangun untuk Wisma Seniman akan menjadi area amphitheatre.

Baca juga : Anies Sebut Seniman Protes Revitalisasi TIM karena Beda Imajinasi

Dwi menyebut bangunan 14 lantai yang diproyeksikan tidak dapat diubah. Sebab, desain fondasi struktur untuk bangunan itu sudah dalam tahap pengerjaan.

"Jadi inovasinya Wisma TIM kita peruntukkan untuk Wisma Seni. Lahan untuk Wisma Seni akan kami jadikan amphitheatre. Ini juga saran yang kami terima," tegasnya.

Di sisi lain, Dwi menyebut keuntungan adanya hotel tersebut ialah adanya penghematan dari segi biaya pemeliharaan. Adanya hotel menurut Dwi akan menurunkan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

"Biayanya turun dari Rp108 miliar menjadi Rp48 miliar," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Jakpro juga meminta agar nantinya bisa memberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp950 miliar di APBD Perubahan 2020.

Permintaan PMD itu untuk menyelesaikan target pembangunan yang harus mencapai 75% pada Desember 2020/

Baca juga : Hotel di TIM Batal, DPRD Minta Jakpro Rombak Skema Bisnis di TIM

"Karena tahun ini kan kita Rp500 miliar, tahun depan Rp200 miliar. Jadi segitu kita butuhnya. Kalau tidak kita kena denda 15% dari total proyek," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Manuara Siahaan menyebut pihaknya sebetulnya mendukung penuh terhadap posisi Jakpro sebagai yang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk mengelola dan membangun TIM.

Selain itu, Komisi B pun mendukung penuh terhadap revitalisasi TIM karena merupakan kegiatan strategis daerah (KSD).

Ia pun menyoroti agar Pemprov menjaga dan merencanakan betul program-program infrastruktur karena tanpa persiapan dan perencanaan yang benar, proyek bisa berubah seperti revitalisasi TIM.

"Kalau pemerintah ubah-ubah terus kepercayaan publik jadi kurang. Apalagi ada sanksi. Kredibilitas pemerintah jadi turun. Akan ada kesulitan keuangan di program, ini penugasan RPJMD, RKPD, mau tidak mau harus kita dukung. Hanya saja dengan faktor duit waktu. Nah, inilah yang perlu kita pertimbangkan dengan arif," tandasnya.(OL-7)