Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melakukan penutupan putar balik atau u-turn di bawah kolong Fly Over Kuningan atau tepatnya di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan, karena imbas kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut.
Syafrin menegaskan rekayasa lalu lintas itu dilakukan untuk mengurai kemacetan karena adanya pembangunan trotoar yang mencapai ujung Jalan Prof. Dr. Satrio dan bukan karena dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Bukan karena itu. Tapi ini kan pembangunan trotoar sudah sampai di ujung nih. Pembangunan itu mempersempit jalan dan menutup 'lay bay' yang biasa digunakan MiktroTrans kami. Akibatnya tiap sore selalu ada blocking parah di situ. Sehingga kita putuskan tutup U-turn," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Kemacetan akibat pembangunan trotoar, menurutnya, sangat parah di sore hari. Kemacetan bisa mengular sampai Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu untuk putar balik yang berfungsi adalah yang di kawasan Karet tepatnya di depan City Walk Sudirman.
"Nanti kita tempatkan petugas Dishub di situ untuk mengatur lalin," tegasnya.
Baca juga: Akibat Pengawasan Lemah, Revitalisasi Trotoar Ancam Keselamata
Uji coba penutupan U-turn akan dilakukan selama sepekan dan akan kembali dievaluasi efektivitasnya dalam mengurai kemacetan.
"Apakah dipermanenkan atau tidak tergantung pada hasil evaluasi itu. Karena kita tidak cuma melihat kemacetan yang ada di situ tetapi juga di titik lain karena prinsip manajemen rekayasa lalin itu melihat secara keseluruhan," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengeluhkan terjebak kemacetan selama 30 menit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden mengeluhkan hal itu karena terlambat hadir di pertemuan tahunan Bank Indonesia di Lotte Shopping Avenue pada Kamis (28/11) malam.(OL-5)
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved