Rabu 27 November 2019, 22:40 WIB

Orangtua Siswa Keluhkan Monopoli Seragam

Orangtua Siswa Keluhkan Monopoli Seragam

ANTARA
Seragam batik sekolah

 

PEMERINTAH Kota Depok mewajibkannya para orang tua siswa membeli seragam batik ke toko penyedia batik yang telah ditunjuknya. Hal ini membuat orang tua siswa baik tingkat SD hingga SMP mempertanyakan dan mengeluhkan adanya monopoli pengadaan seragam batik tersebut.

Salah satu orang tua siswa SDN di Kota Depok yang enggan disebut namanya mengatakan, monopoli pengadaan seragam batik sangat berlebihan.

“Penunjukan toko pengadaan seragam batik ini sangat tidak logika. Di zaman modern sekarang ini masih terjadi adanya monopoli,” ujarnya, Rabu (27/11).

Ia menduga monopoli pengadaan seragam batik khas Kota Depok bagi SDN dan SMPN untuk tujuan tertentu alias mendapatkan keuntungan besar.

Dari informasi yang ada, jumlah SDN ada 287 dengan siwa sekitar 30 ribu orang. SMPN 26 dengan siswa sekitar 9000 orang jika dikali Rp80 ribu per satu batik keuntungan yang diperoleh dari 39.000 siswa lumayan besar.

Dikatakan dia, baru kali pertama ini orang tua siswa diwajibkan untuk membeli seragam batik khas Kota Depok. “ Selama ini perintah wajib itu tak pernah terjadi, “ ujarnya.

Soal ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Kania Purwati  berdalih, hal itu atas arahan Dinas Pendidikan Kota Depok.

“Arahan Disdik yang harus diikuti, karena sekolah dibawah Disdik. Saya tanya pak Kadis dulu,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M. Thamrin mengelak. Menurutnya, orang tua siswa bisa beli sendiri di koperasi yang telah bekerjasama dengan pembatik Kota Depok. Sekolah tidak boleh mengoordinir seragam batik karena akan ramai.

“Kalau dikoordinir sekolah jadi ramai, kasihan kepala sekolah dan guru jadi bulan-bulanan pihak luar,” ujarnya. (KG/J-3)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

DPRD DKI Setuju Tambah Subsidi untuk Trans-Jakarta

👤Yanti Nainggolan 🕔Rabu 02 Desember 2020, 09:42 WIB
Kenaikan PSO sebesar 14% tersebut akan digunakan untuk perluasan jangkauan transportasi dan pengintegrasian...
MI/Insi Nantika Jelita

DPRD Segera Bahas Revisi Perda RDTR dan Zonasi

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 02 Desember 2020, 09:33 WIB
“Saya sampaikan bahwa ini adalah kewajiban kita mengevaluasi setiap lima tahun. Sebab dalam lima tahun pasti ada bangunan baru yang...
ANTARA/Fakhri Hermansyah

Polemik Pelabuhan Marunda, DPRD Gali Keterangan Mantan Direksi KBN

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 02 Desember 2020, 08:45 WIB
Anggota Pansus KBN DPRD, Pandapotan Sinaga, meyakini batas Pelabuhan Marunda yang dibangun KCN merupakan pemicu polemik antara KBN dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya