BPJS Kesehatan Tunggak Rp300 Miliar ke RSUD di DKI Jakarta

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sampai saat ini, masih menunggu kepastian pelunasan tagihan dari BPJS Kesehatan yang sudah tiga bulan belum dibayarkan kepada RSUD-RSUD di DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan sudah sejak Juli lalu sampai saat ini BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan.

"Kita juga sedang cari cara karena sudah tiga bulan BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan RSUD," ungkap Saefullah dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C DPRD DKI, Selasa (29/10).

Saefullah menegaskan, selama ini, Pemprov DKI selalu tepat waktu dan patuh membayarkan iuran premi BPJS Kesehatan bagi peserta yang masuk dalam golongan penerima bantuan iuran (PBI).

Untuk itu, ia akan berkirim surat kepada BPJS Kesehatan agar mau memprioritaskan Pemprov DKI apabila sudah memiliki dana pembayaran tagihan RSUD.

Baca juga: Soal Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Disdik DKI Mengaku Salah Input

"Kita selama ini patuh. Saya kalau dapat nota pembayaran premi langsung saya teken saat itu juga, saya bilang bayar," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti membenarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD di wilayah DKI Jakarta.

Menurutnya, tiap tahun, Pemprov DKI Jakarta membayarkan premi bagi PBI bervariasi antara Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun yang disediakan dari dana APBD DKI.

Saat ini, RSUD pun diminta bekerja sama dengan meminjam dana ke Bank DKI agar dapat tetap menunjang operasionalnya.

"Karena mereka kan sudah BLUD. Mereka yang harus merencanakan keuangan mereka sendiri. Saat ini arahnya meminjam ke Bank DKI," ungkap Widyastuti. (OL-2)