Rabu 30 Oktober 2019, 06:46 WIB

Soal Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Disdik DKI Mengaku Salah Input

Antara | Megapolitan
Soal Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Disdik DKI Mengaku Salah Input

MI/Susanto
Ilustrasi--pelajar Sekolah Dasar

 

MENYUSUL sorotan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengenai anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.    

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi, Selasa (29/10) malam.            

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.    

"Itu ATK. Tapi, kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.    

Baca juga: Gara-Gara Lem Aibon, Link APBD DKI tidak Bisa Diakses Lagi

Selanjutnya, Susi mengatakan akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp82,8 miliar tersebut.    

"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat. Kami revisi usulan anggaran itu terakhir pada Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya.    

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter pribadinya, @willsarana.    

Dalam cicitannya, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.   

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," cicit William, Selasa (29/10) malam. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More