Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat program pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu.
Sosialisasi pelatihan sampai dengan pendaftaran akan dimulai pada bulan ini. Di samping itu, Dinas Sosial DKI akan melakukan pendataan terhadap warga-warga disabilitas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya nanti kan kita proses secara pendataan dulu keseluruhannya. Dari data itu nanti baru kita buat program-program pelatihan yang mereka butuhkan. Karena kalau program pelatihan kita setting begitu saja mereka tidak butuh itu akhirnya tidak efektif," kata Kepala Dinas Sosial DKI Irmansyah di Balai Kota, Selasa (3/9) usai pembukaan acara lokakarya penyandang disabilitas bersama wakil Kedutaan Besar Jerman dalam rangka program Sister City.
Ia menargetkan pendataan akan selesai pada Januari 2020. Data para penyandang disabilitas di DKI ini akan turut dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
"Kita harapkan pada Desember kita masukkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan masuk dalam basis data terpadu. Itulah yang menjadi dasar nanti. Kalau kita sudah data lengkap itu akan lebih mudah untuk melakukan program tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga: DKI Akan Naikkan Dana Banpol Dua Kali Lipat
Pendataan yang akan dilakukan nantinya tidak hanya berpusat pada kebutuhan penyandang disabilitas, Irmansyah yang juga pernah menjabat sebagai wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu menegaskan pendataan akan mendata kebutuhan masayrakat yang lemah secara ekonomi.
Pemberian bantuan pun akan dilakukan berbasis keluarga.
"Jika di keluarga itu ada lansia serta anggota keluarga yang menganggur pun bisa mendapat bantuan. Untuk lansia jika belum terdaftar ada Kartu Jakarta Lansia. Untuk yang menganggur juga bisa ikut pelatihan kerja," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyetaraan kesempatan bagi semua warga termasuk penyandang disabilitas harus didukung oleh berbagai pihak terutama bermula dari perubahan sudut pandang (mindset).
Ia menegaskan Jakarta tidak ingin sekadar menegakkan aturan tapi berupaya aturan juga berorientasi pada sudut pandang kesetaraan itu.
"Dari mulai fasilitas infrastruktur keras seperti jalan, gedung, dan alat transportasi, sampai kepada infrastruktur lunak seperti kesetaraan dan kesempatan belajar maupun berusaha. Itu semua harus menjadi perhatian kita. Insya Allah itu akan selalu menjadi fokus," kata Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan pendanaan kepada penyandang disabilitas. Sebanyak 7.139 warga penyandang disabilitas mendapat bantuan dana sebesar Rp300 ribu perbulan.
Pemprov DKI menargetkan ada 14 ribu penyandang disabilitas yang akan mendapat bantuan dana hingga tahun depan. (OL-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved