Headline

Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan

Fokus

Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.

Pansus DPRD DKI Banyak Kunker untuk Lacak Kearifan Lokal

Putri Anisa Yuliani
26/7/2019 14:41
Pansus DPRD DKI Banyak Kunker untuk Lacak Kearifan Lokal
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (kedua kanan) di Kompleks DPRD DKI Jakarta, 24 Januari 2018.(Antara)

ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil gubernur DKI Jakarta, Gembong Warsono, menegaskan pihaknya telah bekerja sesuai tugas dan peran. Namun demikian, pansus yang terbentuk itu hingga kini belum juga memiliki hasil kerja nyata.

"Ya pansus itu kan dibentuk untuk memperdalam terkait apa yang terjadi di Jakarta. Contohnya pemilihan wagub kami berpikir perlu melakukan kunjungan kerja karena hal ini baru. Selain itu, meski prosedurnya normatif tapi bagaimana kami ingin memasukkan unsur kearifan lokal di situ," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (26/7).

Baca juga: Kasus Novel Dibahas di Kongres AS, Istana: Pemerintah Masih Usaha

Ia pun mengakui menerima honor sesuai tugasnya sebagai anggota pansus selain gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, banyaknya pansus bukan disengaja agar DPRD mendapat uang tambahan tetapi memang dibutuhkan dalam rangka menyusun payung hukum daerah.

Pansus Pemilihan Wagub hingga saat ini belum membuahkan hasil terpilihnya wagub DKI yang sudah kosong 11 bulan. Sama halnya dengan Pansus Raperda CSR dan Raperda tentang Sistem Pendidikan yang hingga kini belum selesai bekerja sehingga dua raperda itu belum juga disahkan.

Di DPRD DKI Jakarta, selain Pansus Pemilihan Wagub juga terdapat Pansus Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), dan Pansus Raperda tentang Sistem Pendidikan.

Menurutnya, anggaran terbesar pansus justru bukan dari honor yang diterima tetapi untuk kunjungan kerja ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Seperti Pansus Pemilihan Wagub yang mengadakan dua kali kunker yakni ke Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sementara Pansus Raperda Sistem Pendidikan mengadakan kunker ke Provinsi Jambi dan DI Yogyakarta.

Sementara untuk menyusun Raperda tentang CSR, Pansus sudah pernah berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah.

"Yang terbesar justru itu untuk kunker. Karena memang kita perlu belajar dari daerah lain yang sudah memiliki perda dengan tema yang ingin kita buat. Itu memang perlu sebagai gambaran apa yang harus kita buat," tegas Gembong. (Put/A-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya