Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TERBATASNYA alat deteksi udara yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebabkan informasi udara tidak merata di penjuru DKI. Untuk diketahui, Jakarta membutuhkan 25 alat deteksi udara.
Idealnya setiap kota memiliki sensor alat deteksi udara sesuai riset di antaranya seperti mengikuti jumlah penduduk atau tergantung dengan luas wilayah.
"Kalo idealnya berapa kan harus sesuai riset. Ada riset yang dilakukan baik dari luar maupun Pemprov DKI. Ada beberapa pendekatan, misalnya setiap 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada sekitar 13 juta penduduk jadi 13 alat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih saat dihubungi, Jumat (5/7).
"Sementara, pendekatan kedua itu mengatakan tergantung wilayahnya. Misalnya berapa km persegi, maka Jakarta perlu 25 alat, karena ada 650 km persegi, 25 itu jumlah dari hasil riset," imbuhnya.
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Alat Ukur Kualitas Udara Di Penjuru Jakarta
Diketahui, setiap alat sensor deteksi udara memakan dana hingga Rp5 miliar. Saat ini, DKI baru memiliki delapan alat deteksi kualitas udara yang dibagi menjadi lima fixed station dan tiga mobile stations.
Andono mengatakan sebanyak lima alat berada di wilayah Kota, HI, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Kebon Jeruk.
"Sementara, tiga itu kan mobile jadi kemana-mana. Pernah juga di car free day, di Sudirman, pindah-pindah," tuturnya.
Keterbatasan alat membuat tidak semua wilayah DKI dapat diketahui kualitas udaranya.
"Iya tidak semua wilayah diketahui. Tapi kan kami representasinya itu per-alat, per-wilayah, kalau mengcover semua belum tipologi wilayah terwakili. Tetapi perwakilan kota ada," ungkapnya.
Saat ini, polusi udara di Jakarta masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Indeks kualitas udara di Jakarta tercatat 164, masuk kategori tidak sehat (151-200).(OL-5)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Riset Northwestern University ungkap asap kayu di rumah menyumbang 20% polusi mematikan di AS.
Penelitian terbaru mengungkap bagaimana retakan es Arktik dan polusi ladang minyak memicu reaksi kimia berbahaya yang mempercepat pencairan es kutub.
Studi itu menemukan hubungan antara paparan partikel super kecil polutan udara (PM2,5) dan nitrogen dioksida dengan peningkatan risiko tumor otak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved