Nelayan di Tengah Pusaran Privatisasi

SAAT musim hujan beberapa tahun lalu, Sulaiman tengah memancing ikan dan cumi di Perairan Kepulauan Seribu. Saat berusaha menyandarkan perahunya di dermaga Pulau Tengah, karena hujan turun deras, nelayan asal Pulau Pari itu mendapat kejutan.

Seorang anggota Kepolisian Perairan mendekat ke perahunya. Sulaiman pun diusir. “Yang lebih menyakitkan, saya dicurigai sebagai maling karena sebelumnya ada mesin boat yang hilang,” tutur Sulaiman.

Di tengah hujan deras, mau tidak mau Sulaiman harus kembali mendayung perahunya. Kali ini dia tidak mau mencari pulau-pulau terdekat, tapi langsung ke Pulau Pari, pulang.

Pulau-pulau di Kepulauan Seribu sejak beberapa tahun lalu sudah tidak bisa diakses dengan mudah. Pulau besar, seperti Pulau Pari pun, tutur Sulaiman, sudah dikaveling-kaveling. Lahan yang dulu merupakan kebun, kini berubah menjadi resor. “Ada pulau resor yang masih bisa kami akses, tapi ada juga yang tidak bisa sama sekali,” keluhnya.

Dari catatan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), sebanyak 86 pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dimiliki perorangan dan lembaga. “Privatisasi pulau ini berdampak pada terampasnya ruang hidup nelayan,” papar Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, kemarin.

Privatisasi pulau, tambahnya, mendorong investor untuk melakukan proteksi terhadap pulau dan perairan atas nama keamanan. Padahal, kawasan itu ialah wilayah tangkap nelayan sejak lama.

Miskin
Hilangnya akses pada sumber kehidupan nelayan ter­utama ekonomi berdampak pada kemiskinan. Privatisasi pulau turut memberikan kontribusi kemiskinan di kawasan ini.

“Data BPS 2017 mencatat, Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kawasan termiskin di wilayah Jabodetabek. Hampir 3.000 orang hidup dalam kondisi miskin. Salah satu penyebabnya ialah hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber daya kelaut­an,” beber Susan.

Ditemui saat menghadiri Festival Kampung Berseri Astra yang digelar  PT Astra International di Pulau Pramuka, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad menampik anggapan bahwa privatisasi pulau-pulau kecil mengakibatkan penyempitan ruang laut para nelayan. “Oh, tidak-tidak, tidak begitu. Kondisi di lapang­an tidak seperti itu. Resor dan nelayan kan beda. Laut begitu luas, kok,” kilahnya.

Sejak 2018 lalu, Kementerian Pariwisata menetapkan Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwasata Nasional. Selain Kementerian Pariwisata, sejumlah kementerian juga ikut mengembangkan kawasan ini. Salah satunya dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membangun berbagai infrastruktur.

Pemerintah kabupaten dan masyarakat Kepulauan Seribu pun mengimbanginya dengan menggelar beragam gerakan, di antaranya gerakan bersih, gerakan mempercantik pulau, dan gerakan ekowisata.

“Kehadiran Astra Internasional dengan program Kampung Berseri Astra merupakan dukungan terhadap kami sehingga Kepulauan Seribu bisa menjadi daerah yang patut dibanggakan,” lanjut Husein Murad. (J-3)