Atasi Banjir, Anies Harus Perbanyak Aksi

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai lemah dalam menangani banjir di Ibu Kota tahun ini. Anies semestinya bertindak dan tidak hanya menyalahkan banjir kiriman.

Anies juga diminta tidak bergantung pada proyek pemerintah pusat, yakni dua waduk di Ciawi dan Sukamahi.

“Harusnya ada tindakan. Kalau nunggu waduk, dua tahun baru kelar. Itu banjir kan karena hujan di sana. Kalau hujan di Jakarta bagaimana? Masa nunggu waduk dulu,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/4).

Saran itu disampaikan menyusul banjir yang merendam sejumlah tempat di Jakarta beberapa waktu lalu seperti di Kampung Pulo, Rawajati, Pejaten, hingga Cawang. Anies mengatakan banjir Ibu Kota merupakan dampak dari air dan hujan dari Bogor. Begitu pula dengan sampah yang masuk ke Ibu Kota membuat keadaan makin banjir.

Anies menambahkan DKI harus bergantung pada dua waduk yang sedang dibangun. Menurutnya, penyelesaian masalah banjir di Ibu Kota harus diselesaikan dari hulu. Untuk mengatasi banjir itu, Anies diimbau untuk tidak malu untuk menyontek kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dalam menanggulangi banjir.

“Enggak usah malu-malu belajar. Sontek saja. Minta blueprint-nya agar dilaksanakan dari pada enggak berbuat apa-apa,” kata Yani.

Yani menjelaskan bahwa zaman kepemimpinan Ahok banjir selalu dicegah dengan pengerukan. Pada musim kemarau sekalipun alat berat berjaga untuk terus mengeruk agar sungai dan waduk lebih banyak menampung air.

“Pengerukan harusnya dilakukan sebelum musim hujan. Kalau sekarang dikeruk, terlambatlah sudah keburu banjir,” ungkap Yani.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya melihat pada zaman Ahok setiap institusi langsung bekerja masing-masing saat banjir. Namun, pada zaman sekarang, menurut Yani, masih kurang koordinasi antarlembaga di Pemprov DKI dalam mengatasi banjir.

“Puluhan orang langsung bersihin. PPSU ada, tetapi enggak signifikan. Dulu zaman Ahok langsung ada puluhan PPSU. Sekarang kok berbeda dari sebelumnya seperti enggak ada,” jelasnya.

“(Penanganan) banjir saat ini seperti autopilot. Tanpa perintah yang jelas. Koordinasi antar-SKPD jalan enggak? Kalau dulu banjir orang Dinsos, BPBD sudah datang menanyakan kebutuhan,” jelas dia. (Ssr/J-2)