Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tolak Perluasan Pembebasan PBB

KETUA Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperluas kebijakan pembebasan pajak pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2.

"Wah, saya menolak kebijakan itu. Kalau veteran kan wajar karena mereka pejuang NKRI yang dulu betul ikut berperang. Tapi selain itu saya pikir sebetulnya mampu-mampu lho. Gaji mereka besar-besar dan sudah ada tunjangan pensiun juga. Tidak perlu mendapat kebijakan itu," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/4).

Baca juga: Anies Bantah Hapus Pembebasan PBB NJOP di Bawah Rp1 Miliar

Sebelumnya, pada 2015 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menetapkan kebijakan membebaskan PBB-P2 bagi tanah dengan harga di bawah Rp1 miliar.

Kini, Anies hendak memperluas kebijakan itu dengan menetapkan pembebasan PBB-P2 bagi veteran, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, guru, dosen tetap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, pensiunan aparatur sipil negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden.

Santoso pun menduga ada motif politik dibalik kebijakan yang dikeluarkan Anies tersebut. Menurutnya, pembebasan PBB-P2 yang diperluas malah akan mengurangi pemasukan APBD Pemprov DKI Jakarta. Ia juga meragukan Pemprov bisa menggenjot pendapatan di sektor pajak lain.

"Jangan buat kebijakan yang politis lah," tegasnya.(OL-6)