Headline

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Anies Putar Otak Ambil Alih Lahan Pemprov dari Pemulung

MI
21/2/2019 09:05
Anies Putar Otak Ambil Alih Lahan Pemprov dari Pemulung
(MI/PANCA SYURKANI)

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan pihaknya sedang melakukan proses penyelesaian permasalahan lahan kantor Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang dikuasai para pemulung.

"Iya itu sedang dalam proses. Kebetulan prosesnya agak panjang. Sekarang sedang dalam pembicaraan," kata Anies, di DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Namun, lanjutnya, pihaknya tidak mau membicarakan secara mendetail mengenai proses penyelesaian permasalahan penguasaan lahan ilegal dilakukan para pemulung itu. Pasalnya, kata Anies, Pemprov DKI tidak ingin mengumumkan ke publik sebelum pembicaraan internal selesai.

"Saya cenderung untuk tidak membicarakan sebelum semua pembicaraan internal selesai. Biar beres urusannya dulu," ujar Anies.

Seperti diketahui rencana pembangunan Kantor Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tidak bisa dilakukan karena lahannya diduduki para pemulung secara ilegal. Permasalahan ini terungkap dalam rapat Komisi D DPRD DKI saat membahas anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI yang tidak terserap.

Padahal, anggaran pembangunan gedung kantor sudin tersebut cukup besar mencapai Rp70,7 miliar. Lahannya sudah dibeli Pemprov DKI Jakarta sejak 2010.

Namun, seiring berjalannya waktu, penertiban tidak juga dilakukan. Pemulung dibiarkan menduduki lahan itu. Penertiban permukiman liar di lahan seluas 9.820 meter persegi di bypass Pramuka itu tidak kunjung dikerjakan.

Kepala Dinas Citata DKI Benny Agus Chandra memandang pengawasan terhadap aset itu seharusnya dilakukan oleh pemilik aset atau dalam hal ini ialah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) DKI. "Itu lahan milik DPKP. Sebaiknya memang mereka yang mengurus dan mengawasi," katanya kepada Media Indonesia.

Benny enggan menjelaskan langkah yang bisa diambil agar lahan itu bisa digunakan. "Tanya ke DPKP saja," pungkasnya.

Dari pantauan Media Indonesia, lahan itu ditutup tembok seng setinggi dua meter dan dijaga beberapa orang. Di dalamnya, puluhan bangunan semipermanen berdiri. Para penjaga itu mengatakan ada 130 kepala keluarga yang menempati lahan. Mereka semua memang bekerja sebagai pemulung.     (Put/Ssr/*/J-2) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : PKL
Berita Lainnya