Sibuk Kampanye Anggota DPRD Bolos Rapat

PEMILIHAN Umum 2019 berdampak terhadap agenda rapat di DPRD DKI Jakarta. Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD DKI, kemarin, misalnya, hanya diikuti enam anggota dewan. Padahal Komisi D DPRD DKI memiliki anggota sebanyak 18 orang. Rapat itu membahas evaluasi program kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Padahal dari kubu DLH, jajaran yang hadir cukup lengkap dari Kepala DLH Isnawa Adji dan perwakilan Suku Dinas LH dari enam wilayah hingga Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto. Direktur Jakpro khusus hadir untuk memaparkan progres pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu atau intermediate treatment facility (ITF) Sunter. Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria yang ditemui seusai rapat mengakui bahwa rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB itu sepi karena beberapa anggota sibuk berkampanye. “Ya memang banyak yang sibuk kampanye dan ada juga yang belum selesai reses.” Bukannya bersikap tegas untuk mendisiplinkan para anggota, Iman justru memaklumi ketidakhadiran mereka. Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra itu, bolosnya anggota dewan dalam rapat bisa diterima selama rapat tersebut tidak mengagendakan pengambilan keputusan. “Kalau rapat komisi penting, tetapi kan bukan untuk mengambil Jadi, tidak harus kuorum,” terangnya. Iman menegaskan dirinya tetap menggelar rapat asal terdapat perwakilan dari fraksi-fraksi partai di DPRD dalam rapat tersebut. “Ya, yang penting ada dari fraksi-fraksi di sini, ada wakilnya,” terangnya. Rapat dengar pendapat yang mengagendakan evaluasi program Dinas Lingkungan Hidup itu dihadiri Ketua Komisi D Iman Satria (Fraksi Partai Gerindra) serta anggotanya yakni Neneng Hasanah (Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional), Selamat Nurdin (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Pandapotan Sinaga (Fraksi PDIP), Abdul Ghani (Fraksi Partai Gerindra), dan Nasrullah (Fraksi PKS).tidak punya konsep Dalam rapat kemarin, Iman mengungkapkan Pemprov DKI harusnya lelah terus-menerus dipasung Kota Bekasi. Akibat ketergantungan DKI terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang berada di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi kerap menyandera puluhan armada truk sampah DKI yang mengangkut sampah ke Bantargebang dengan berbagai alasan. “Ujung-ujungnya minta duduk bareng lalu minta uang. Semakin lama semakin bertambah yang dituntut. Lama-lama kita capai lo,” ujarnya. Anggota Komisi D lainnya, Selamat Nurdin, menilai DLH tidak memiliki konsep yang jelas terkait dengan program pengurangan sampah. Hal itu tecermin dari perilaku warga Jakarta yang masih banyak menghasilkan sampah plastik. Selamat menekankan DLH untuk
membuat program dan langkah-langkah yang lebih nyata untuk mengajak masyarakat mengurangi sampah terutama sampah plastik yang sulit terurai tanah. “Buatlah target berapa persen rumah tangga yang bisa memilah sampahnya lalu ditukar dengan uang ke bank sampah. Pertumbuhan bank sampah juga saya lihat tidak signifikan,” kata Nurdin. Dalam menanggapi kritik DPRD tersebut, Kepala DLH Isnawa Adji mengatakan pemprov akan mengurangi sampah harian yang diangkut ke TPST Bantargebang sebanyak 10%. Jumlah itu sama dengan 600 ton hingga 700 ton sampah per hari. Itu salah satu langkah yang harus ditempuh guna memperpanjang usia daya tampung TPST Bantargebang. “Saat ini jumlah sampah di Bantargebang mencapai 39 juta meter kubik. Titik puncaknya 49 juta meter kubik, yang diperkirakan akan penuh pada 2021. Oleh karena itu, kita harus kurangi agar bisa diperpanjang, jangan sampai penuhnya di 2021,” kata Isnawa. (J-2)