Antisipasi DBD, Pemprov DKI Luncurkan DBDKlim

GUNA mengantisipasi penyebarluasan penyakit demam berdarah dengue (DBD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program DBDKlim.

DBDKlim sebuah program peringatan dini penyakit DBD berbasis iklim. Inovasi ini merupakan sistem aplikasi informasi daring berbasis web (dbd.bmkg.go.id) yang dapat menunjukkan prediksi angka penyakit demam berdarah pada masing-masing kota di DKI Jakarta dengan curah hujan dan kelembaban udara sebagai prediktor utama.

Baca juga: Kasus DBD Di Jakarta Meningkat Tajam, Anies Imbau Warga Waspada

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan melalui inovasi ini, pihaknya mengharap informasi cepat mengenai prediksi kejadian DBD.

Maka setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) mampu memberikan langkah antisipasi penyebaran dan pencegahan penyakit sedini mungkin di wilayah masing-masing.

“Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta didukung Institut Teknologi Bandung (ITB),” lanjut Anies.

Bersamaan DBDKlim, Pemprov DKI juga meluncurkan dua program inovasi di bidang kesehatan lainnya yaitu e-jiwa dan Jak-Track. Ketiga program ini telah diluncurkan Anies sebelumnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Anies mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bentuk perkembangan bidang kesehatan Pemprov DKI Jakarta dalam melayani masyarakat, melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, maupun lembaga internasional.

"Kehadiran ini mencerminkan komitmen kita bahwa kesehatan yang menjadi prioritas utama penuh dengan terobosan baru. Masalah yang kita hadapi banyak sekali. Kita harus melakukan inovasi menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dengan teknologi, kita melakukan pendekatan baru yang berbeda," ujar Anies.

Dia menambahkan, pendekatan gerakan dibutuhkan dalam menjalankan program pemerintah, termasuk dalam berbagai inovasi bidang kesehatan. Melalui pendekatan gerakan, masyarakat mampu terlibat langsung dan menjadi mitra pemerintah dalam melakukan tindakan preventif, kuratif, maupun promotif di bidang kesehatan. (OL-6)