PRESIDEN Jokowi terus mencoba realisasikan janji kampanyenya berupa Tol Laut untuk menekan disparitas harga barang di wilayah Barat dan Timur Indonesia. Upaya tersebut berupa pemberian subsidi Rp30 triliun kepada PELNI untuk selenggarakan pelayaran Tol Laut tersebut.
Langkah Presiden ini bagi pengamat maritim Dr. Y. Paonganan yang juga direktur eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), ibarat menggarami lautan.
Jika benar, menurutnya, maka pelayaran PELNI sekian puluh tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan disparitas harga barang di wilayah Barat dan Timur Indonesia. "Lalu sekarang diberi subsidi triliunan rupiah dengan target melaksanakan Tol Laut." lanjut Ongen biasa Paonganan disapa, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Ongen mempertanyakan bukankah jumlah kapal swasta jauh lebih banyak yang melayani angkutan logistik ke Timur dan tidak mendapt subsidi, lalu apakah mereka bisa turunkan biaya angkut kesana, tentu tidak. "Lalu kapal kapal PELNI yang disubsidi miliki kemampuan angkut logistik berapa banyak lalu ditargetkan mampu turunkah harga barang di Timur...ini pemborosan APBN yang tidak terarah saya kira," kecam Ongen
Dari awal Ongen mengatakan dirinya sudah mengingatkan program Tol Laut itu tidak akan bisa berjalan jika logistik tidak balance. "Sekuat apa APBN mampu mensubsidi kapal kapal angkutan logistik dari Barat ke Timur, ini program tiba masa tiba akal...!" katanya lagi
Ongen pun dengan tegas mengkritik jika jalan pintas ala jokowi ini kian menunjukkan bahwa dia tidak paham kondisi real NKRI. "Seharusnya pahami dulu itu baru susun program, jangan garami lautan. Bangun dulu industri berbasis SDA di wilayah Timur supaya logistik balance, otomatis biaya angkut akan murah dan tentu akan membuat harga barang tidak jomplang antara di Barat dan Timur NKRI," tutup Ongen.(E-2)