MSJ: Kerja Birokrat tidak Cocok dengan TIM

MASYARAKAT Seniman Jakarta (MSJ) menentang jika Taman Ismail Marzuki (TIM) dikelola oleh Unit Pengelola Teknis (UPT). Mereka menilai, UPT yang digarap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa memahami tata kelola TIM.

"Proses kerja di TIM diganti birokrat yang tidak mengerti. Kerja birokrat itu sampai sore, kalau gitu enggak ada kebudayaan," kata salah satu anggota MSJ, Radhar Panca Dahana, di TIM, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Pada akhirnya, para pegawai UPT banyak yang harus bekerja lembur dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI.

"Mereka enggak tega jadi tetap kerja. Uang lembur minta sama seniman. Kok gubenur tidak ada pengertian kepada karyawan? Kerja profesional tapi digaji buruh. Kayak perbudakan. Birokrasi tidak mengerti kebudayaan," tegas Radhar.

Dengan adanya UPT tersebut, para seniman pun merasa dipersulit jika ingin mengadakan pertunjukan. Mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk sebuah pertunjukan dibanding sebelum adanya UPT.

"Sekarang malah dipersulit. Sekarang kita dikeruk, spanduk bayar, tiket bayar, gedung bayar, pajak. Pemerintah DKI tidak butuh uang seniman," jelasnya.

Radhar berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mau bertemu langsung dan melakukan mediasi dengan para seniman. Ahok harus mengerti bahwa pengelolaan TIM bukan saja persoalan uang.

"Cara pandang ini, 'kamu, kalau kamu mampu jalani aja'. Dia ngomong dengan seniman lewat media. Dia ngomong sama seniman tidak langsung. Kita juga lewat media massa. Saudara Ahok, Anda keliru. Kita tidak pernah menolak bahkan mengajak dialog," tukas Radhar.

"Dia tidak mampu mengerti kerja kebudayaan. Ini adalah fundamental dari segala, ini adalah pursuit of happiness. Kita mengejar segala kebahagian. Pembangunan itu harus membagun kebahagiaan. Kalau ukurannya adalah uang, itu keliru," sambungnya. (Q-1)