Pengamat: Persoalan Sampah Bisa Besar jika Gagal Mengelola

PENGELOLAAN sampah di Jakarta masih jauh dari sempurna. Perlu dibenahi agar persoalan sampah tidak lagi sengkarut.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai pengelolaan sampah di Jakarta memang rawan konflik. Apalagi, saat ini volume sampah warga Ibu Kota semakin meningkat tiap harinya.

"Volume (sampah) terus meningkat dan DKI memang kesulitan mendapatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," kata Yayat dalam dialog di Metro TV, Minggu (8/11) malam. TPA di Jakarta, kata Yayat, seharusnya dibagi dua, di timur dan barat. "Tapi, di barat, Tanggerang sudah nutup duluan,"

Tata pengelolaan yang terjadi saat ini pun hanya konflik di hilirnya. Untuk masalah di hulunya belum selesai. Di beberapa tempat memang sudah ada upaya untuk mereduksi volume sampah, agar dikelola di hulunya. "Yang terjadi di Bantar Gebang, volume sampah terus bertambah, sementara itu, kemampuan untuk mengelola terbatas," ujar dia.

Mayoritas warga DKI dianggap masih sulit menerima keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tempat tinggalnya. Sedangkan, untuk mencari lokasi-lokasi TPS dinilai sulit.

Kemudian, hal yang perlu jadi pertimbangan ke depan terkait sampah, yakni konflik antar daerah terkait sampah. Menurut Yayat, konflik soal sampah bukan hanya terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi.

"Kota dan Kabupaten Bogor pernah berkonflik, Kota Tanggerang Selatan dan Kabupaten Tanggerang juga pernah berkonflik. Jadi, sampah ini punya persoalan besar jika gagal mengelolaannya," tutup dia.

Konflik soal sampah DKI sempat mencuat di media massa dalam beberapa minggu terakhir. DPRD Kota Bekasi menilai ada poin-poin yang dilanggar oleh Pemprov DKI dalam perjanjian soal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Salah satu poin yang dilanggar oleh Pemprov DKI yakni, soal angkutan truk sampah serta jam operasional. DPRD Bekasi pun coba memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk meminta kejelasan tersebut.

Alih-alih menyanggupi panggilan DPRD, gubernur yang akrab disapa Ahok itu malah menuding balik DPRD Kota Bekasi. Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap ada persekongkolan antara pihak pengelola TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya dengan DPRD Kota Bekasi.

Menurutnya, PT GTJ memberi suap kepada anggota DPRD Kota Bekasi. Selain itu, Ahok juga menilai bahwa sebetulnya PT GTJ wanprestasi dalam mengolah sampah di TPST Bantar Gebang.

Masalah semakin runyam saat ormas dan beberapa warga di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat memblokade truk sampah DKI yang melintas. Mereka menuntut agar Pemprov DKI memberi kompensasi kepada warga Cileungsi yang setiap hari dilintasi truk sampah.

Kendati begitu, masalah soal sampah ini mulai menemukan titik terang. Pemkot Bekasi, kemarin akhirnya mengizinkan truk sampah DKI melintas selama 24 jam. (Q-1)