Madi,64, pengepul yang dianggap sesepuh di Bantar Gebang mengaku sebelum PT GTJ mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, kondisinya lebih parah. Sebelum dikelola PT GTJ, Bantar Gebang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Mereka juga pengolah kan. Setelah ada Godang Tua ini bagus, jalan sekitar sini jadi rapi," kata Madi di rumahnya, di Kelurahan Sumur Batu, Selasa (4/11).
Menurut Madi, saat TPST Bantar Gebang dikelola Pemprov DKI, masih banyak kekurangan. Ia cukup bersyukur dengan keberadaan PT Godang.
"Waktu DKI yang mengolah berantakan malah. Jarang dibersihin, buang sampah di tengah jalan. Padahal lahan masih luas," paparnya.
Selain itu, PT GTJ juga dianggap menjaga wilayah warga. Menurut Madi, PT GTJ berupaya keras agar warga tidak protes soal banyaknya sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang.
Kendati begitu, hal berbeda diungkap Lina, 45, warga lainnya. Dia mengaku PT GTJ tidak terlalu memberi kontribusi kepada warga sekitar. Bahkan, PT GTJ tidak sekalipun memberi bantuan kepada mereka.
"GTJ enggak pernah ngasih apa-apa ke warga. Paling ditawarin kerja, tapi sehari cuma dapet gaji Rp50.000. Itu juga kerjanya ditekan, enggak bebas. Makanya banyak yang enggak mau, mending ngepul (sampah)," paparnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok menyebut PT GTJ wanprestasi dalam mengelola TPST. Bahkan, Ahok mengancam memutus kontrak kerja sama dengan PT GTJ.
Ahok juga menuding PT GTJ menggelapkan tipping fee yang diberikan DKI tiap tahun. Namun, PT GTJ membantah. Menurutnya tipping fee yang dikirim DKI malah tidak sesuai dengan perjanjian.(Q-1)
