Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SITUASI perpolitikan menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019 yang semakin ramai akhir-akhir ini. Kondisi itu juga tak luput dari perhatian pegiat dakwah perempuan asal Bogor, Jawa Barat, Ratu Erma Rachmyanti.
Dalam pandangannya, mantan Ketua DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu melihat perseteruan politik semakin krusial karena dua kubu calon presiden dan wakil presiden berusaha mencari celah kelemahan masing-masing. Ironisnya, perkembangan media sosial saat ini semakin memperkeruh suasana.
Oleh karena itu, Erma mengajak masyarakat agar lebih dewasa dan cerdas dalam menyikapi setiap perkembangan dan informasi yang ada. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu dan lebih bijaksana dalam mempelajari program-program yang ditawarkan oleh masing-masing capres.
"Sebagai umat harusnya lebih cerdas dalam menakar kebijakan yang lebih banyak manfaatnya bagi kepentingan umat (masyarakat). Jangan hanya mengumpulkan informasi tentang keburukan capres, tapi juga mencermati program-program yang ditawarkan," ajak Erma, yang juga merupakan alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hidup bernegara, yaitu untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Namun, lanjut Erma, hal itu tergantung kepada pemimpinnya. Apabila seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa rakyatnya ke kehidupan yang lebih sejahtera tetapi justru kedapatan melakukan penyelewengan, masyarakat akan kritis terhadap kebohongan yang dilakukannya.
Karena itu, Erma pun mengajak masyarakat lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi belakangan ini Agar pelaksanaan Pilpres 2019 bisa berjalan aman dan damai, apalagi dengan masuknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang cenderung dipolitisasi dan mengancam perpecahan bangsa.
Ajakan itu dikeluarkan Erma lantaran tingkat kecerdasan politik masyarakat Indonesia secara umum masih rendah, sementara kalangan elite politik cenderung memanfaatkan partisipasi publik hanya pada saat pemilu.
Dalam mencermati pertarungan politik yang ada, ia tidak memungkiri bahwa Islam dijadikan sebagai isu politik dan hanya dijadikan legalisasi. Menurutnya, tahun politik sekarang tidak jauh berbeda dengan tahun politik pada pemilu terdahulu. Masih diwarnai dengan isu saling serang dan perbincangan politik yang meluncur di tengah masyarakat atau medsos makin banyak yang tidak berkualitas.
“Ini adalah sebuah proses pelaksanaan hak masyarakat (pemilu), jadi jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang tidak semestinya”, tegas Erma saat dimintai tanggapannya untuk ajakan Pemilu 2019 yang damai. (RO/OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved