Sekda Depok Semprit SKPD dengan Serapan Anggaran Minim

SEKRETARIS Daerah Kota Depok Hardiono memanggil sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang angka penyerapan anggarannya sangat rendah. Terhadap pemanggilan itu, Hardiono menegaskan pimpinan SKPD yang berkinerja jelek akan segera dievaluasi.

"Saya akan melakukan evaluasi SKPD yang tidak mampu mengelola pekerjaan dan memaksimalkan penyerapan anggaran secara baik," ujar Hardiono kepada Media Indonesia, Rabu (31/10).

Dari sejumlah SKPD Kota Depok yang dipanggil Hardiono, diantaranya ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang angka penyerapan anggarannya sangat rendah di bawah 40%. Dinas PUPR itu dinilai Hardiono tidak mampu mengelola pekerjaan dengan baik.

Betapa tidak, sampai akhir oktober 2018, serapan anggaran dinas itu masih sangat rendah. "Apa guna dipertahankan kalau memang kinerjanya jelek," katanya.

Hardiono menjelaskan, dirinya telah memberikan ultimatum kepada pimpinan SKPD untuk memacu kegiatan anggaran. "Hasil evaluasi seluruh SKPD serapan anggaran belum 50%," jelas Hardiono.

Menurutnya, memasuki pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) harusnya realisasi anggaran sudah di atas 50%. "Saya berharap kegiatan atau program SKPD secepatnya dipacu. Jangan terjadi program yang sudah direncanakan kemudian kurang diprioritaskan," ujar Hardiono.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kota Depok Supomo mengakui dua bulan jelang akhir tahun 2018, APBD baru terserap 40% atau sekitar Rp168,8 miliar. Total anggaran APBD 2018 sebesar Rp422 miliar.

Menurut Supomo, rendahnya penyerapan anggaran di Dinas PUPR, karena masih terdapatnya beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan. Sisi lainnya, pihaknya juga sangat hati-hati menggunakan anggaran, salah menerapkan kebijakan ancamannya pidana. "Kehati-hatian itulah yang membuat angka penyerapan anggaran sangat rendah," kilah Supomo. (A-4)