Pasca-OTT, Plt Kadis PUPR Mengaku Kerja Lebih Hati-Hati

JABATAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi saat ini diisi oleh Slamet Supriadi. Ia ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR setelah kepala dinas definitif terjaring pperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus perizinan proyek properti Meikarta.

“Saya memang harus berhati-hati mengemban jabatan yang dinilai cukup riskan, mengingat jabatan ini telah mengantarkan pejabat sebelumnya berurusan dengan hukum,” ungkap Slamet, Minggu (28/10).

Menurut Slamet, supaya kinerja berjalan maksimal, ia menugasi Sekretaris Dinas PUPR Iman Negara sebagai kuasa pengguna anggaran. Pasalnya, sekretaris dinas pastinya yang lebih mengetahui permasalahan di dalam.

Slamet mengakui penyerapan anggaran di Dinas PUPR masih sangat minim. Terlebih, untuk anggaran perubahan yang pekerjaannya hanya menyisakan waktu 40 hari. “Jadi kalau ada pekerjaan yang perhitungan waktunya mepet lebih amannya memang tidak usah diserap,” kata dia.

Sebelumya diberitakan Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjuk pelaksana tugas (plt) beberapa kepala dinas yang kosong karena ditangkap KPK terkait suap perizinan Meikarta. Beberapa jabatan yang diisi di antaranya plt kepala dinas PUPR, plt kepala dinas penanaman modal dan PTSP, serta plt kepala dinas pemadam kebakaran.

Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja berharap agar para plt kepala dinas yang telah ditunjuk dapat segera melaksanakan tugas dan kewenangan serta bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ditegaskannya, pelayanan pada masyarakat tidak boleh berhenti.

“Saya ingin para plt kepala dinas dapat segera bekerja dengan tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” singkat dia. (A-2)