Gerindra Mentahkan Klaim PKS

KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mementahkan pernyataan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana. Taufik menyebut belum ada kesepakatan apa pun antara partainya dan PKS perihal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

“Belum ada (dua nama yang disepakati). Ini justru saya yang mau mengundang PKS,” kata Taufik ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Triwisaksana mengatakan partainya bersama Partai Gerindra telah menyepakati dua nama calon wakil gubernur yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. “Itu klaim sepihak dari PKS,” tegas Taufik.

Taufik menjelaskan, kesepakatan antara kedua partai baru akan dibahas pada pertemuan antara DPD Gerindra dan DPW PKS DKI pada pekan pertama November nanti.

Apalagi, imbuhnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menyerahkan keputusan perihal Wagub DKI kepada DPD Gerindra.

Sejauh ini, sambung Taufik, DPD Gerindra masih tetap pada keputusan untuk mengajukan M Taufik sebagai calon Wagub DKI. Sementara itu, PKS masih mengusung mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW Agung Yulianto.

Untuk itu, sambung Taufik, perlu ada pembicaraan langsung di antara pengurus wilayah dua partai tersebut guna menghasilkan keputusan bersama. Hal itu disebabkan pengajuan dua nama cawagub harus disampaikan melalui satu surat.

“Kita perlu diskusi secara terbuka supaya jelas,” tambah Taufik.

Di kesempatan berbeda, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut partainya tidak sepakat dengan keputusan DPD Partai Gerindra yang mengajukan M Taufik sebagai calon Wagub DKI.

“Kalau tanya PKS, kita enggak setuju Taufik. Kita maunya calon dari PKS,” ujar Suhaimi.

Dia menambahkan, keputusan PKS tetap tidak akan berubah untuk mengusung Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Dipercepat
Dalam menyikapi belum terisinya kursi Wakil Gubernur DKI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Gubernur DKI Jakarta ­Anies Baswedan dan pimpinan DPRD mempercepat proses pengisian kursi wakil gubernur yang tengah diperebutkan PKS dan Gerindra tersebut.

“Pengertian dipercepat itu, saya enggak bisa menyuruh harus sehari, dua hari, kan enggak bisa. Tapi setidaknya segera diproses,” ucapnya di Manado, Sula-wesi Utara, kemarin.

Apalagi secara mekanisme, sambungnya, gubernur dan DPRD terlibat langsung dalam pengisian tersebut. Mekanismenya ialah gubernur mengajukan satu atau lebih nama calon kepada DPRD. DPRD lalu memutuskan siapa yang menjadi wakil gubernur.

Setelah diputuskan, gubernur menyerahkan nama wakil gubernur kepada presiden melalui mendagri untuk dikeluarkan keppres.

“Kompleksitas masalah di DKI itu cukup besar, seyogia­nya untuk dipertimbangkan oleh DPRD dan Pak Gubernur untuk dipercepat prosesnya. Kalau lebih sebulan bagaimana? Ya enggak masalah, bahkan ada yang lebih setahun. Tapi saya kira lebih cepat lebih bagus,” pungkas dia. (Ssr/Nav/J-1)