DPRD Tolak Anggaran Sertifikasi Pendamping OK OCE

BADAN Anggaran DPRD DKI Jakarta menolak usulan anggaran Rp3,9 miliar untuk pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Namun sebelum akhirnya ditolak, pengajuan anggaran untuk pendamping program unggulan Gubernur Anies Baswedan itu sempat menimbulkan perdebatan di antara anggota Banggar.

Anggota Banggar dari Fraksi NasDem Bestari Barus menolak kegiatan itu karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Semestinya, usulan di APBD Perubahan hanya untuk penambahan atau pengurangan anggaran.

Bestari mengatakan kegiatan ini tidak bisa dianggarkan karena tidak sesuai dalam RKPD. Beberapa kegiatan yang tak masuk dalam RKPD di SKPD lain juga dicoret.

"Yang jelas APBD penetapan yang menjadi acuan kita. Kalau ini kan tambah kegiatan baru. Sudah berapa ratus item kita drop karena judul baru, kenapa ini harus istimewa?" ujar Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/9).

Pelatihan dan uji kompetensi ini bertujuan untuk menyertifikasi para pendamping program OK OCE. Selama ini, 200 pendamping OK OCE yang telah bergerak belum disertifikasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengkritik perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tidak baik. Ia sependapat dengan Bestari, seharusnya anggaran sertifikasi ini diajukan sejak pembahasan APBD 2018 lalu dan dimasukkan dalam rencana kerja daerah.

Taufik menilai usulan tersebut sebagai proses penganggaran yang tidak tertib sehingga tidak bisa diterima, meskipun sebetulnya ia menilai program sertifikasi itu dibutuhkan.

"Problemnya ada di proses penganggarannya. Kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat sekarang ada program baru," ujar Taufik.

Taufik pun sempat mengetok palu untuk menolak anggaran tersebut. Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta pengajuan anggaran untuk kegiatan itu disetujui. Sebab menurut dia ini adalah penunjang berjalannya OK OCE sebagai program unggulan Gubernur Anies Baswedan.

"Tolong diingat, ini program unggulan kita," kata Saefullah.

Kepala Dinas KUKM DKI Jakarta Irwandi pun ikut menjelaskan pentingnya sertifikasi. Menurutnya, setelah 200 pendamping selesai disertifikasi, Dinas KUKM akan melanjutkannya ke 1.000 pendamping lain pada tahun depan. Sertifikasi akan dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Ini penting Pak, karena mereka harus start duluan daripada yang seribu orang. Mereka sudah mendampingi tapi belum sertifikasi," ujar Irwandi.

Anggota Banggar dari Fraksi Demokrat-PAN Nur Afni mendukung agar kegiatan ini masuk ke dalam rancangan anggaran. Alasannya, program OK OCE tidak akan bisa berjalan jika pendamping tidak disertifikasi.

"Terkait sertifikasi ini kan untuk menunjang OK OCE. Kalau mentornya enggak bersertifikasi, OK OCE tahun 2019 enggak bisa jalan," ujar Afni.

Afni meminta forum banggar bisa membuat pengecualian atas kegiatan ini. Anggota banggar lainnya, Mualif, juga meminta agar kegiatan ini dianggarkan meski tidak ada dalam RKPD. "Ini penting, pimpinan, untuk sertifikasi ini," kata Mualif.

Namun setelah perdebatan tersebut, M Taufik sebagai pemimpin Rapat Banggar akhirnya tetap pada keputusannya untuk menolak anggaran tersebut. (X-12)