Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak memberi kepastian kapan dan apakah perombakan pejabat di Pemerinth Provinsi (Pemprov) DKI akan dilakukan dalam pekan-pekan ini. Termasuk soal pengumuman pejabat Pemprov DKI pengganti tiga kepala dinas yang sebelumnya dicopot.
"Kan pergantian pejabatnya tidak harus pekan ini, Kamis (21/6). Yang terpenting pekerjaannya berjalan dengan baik," kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyebutkan ada perombakan pejabat Pemprov DKI seusai Lebaran ini. Apalagi, pihaknya sudah punya panitia seleksi untuk perombakan kepala dinas. Namun, sampai sekarang belum jelas apa hasil seleksi kerja panitia seleksi pejabat tersebut.
Menurut Anies, pekan ini ialah waktunya berlebaran terlebih dahulu. Dia tersenyum ketika ditanya kapan perombakan pejabat akan dilakukan.
"Pengin dirombak? Tenang, nanti kita umumkan," kata Anies.
Lambatnya perombakan pejabat Pemprov DKI disesalkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya serapan APBD DKI pada semester 1 ini.
"Pejabatnya masih takut-takut sehingga kurang inisiatif. Pergantian kepemimpinan/rezim di DKI membuat para kepala dinas mencari aman dan belum ada kepastian posisi jabatan. Tidak ada terobosan," ujar SGY sapaan Sugiyanto.
Masalah ini, ungkap SGY, tidak terlepas dari peran Anies-Sandi yang lambat mengganti pejabat. Tim kerja Anies-Sandi lemah sehingga belum ada pergantian pejabat yang signifikan."Anies-Sandi sudah hampir sembilan bulan bekerja, tidak ada terobosan juga," sesalnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta pejabat dan pimpinan jajaran SKPD DKI jangan ketakutan jika diganti sebab pejabat itu tugasnya hanya menjalankan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD DKI 2018.
"Makanya kalau saya sarankan jika sudah baik menurut kamu, ya, laksanakan dan diteruskan. Nah, kalau semua pikiran ketakutan dengan kebijakan gubernur yang baru atau pergantian, akhirnya mereka enggak enak kerja," kata Prasetio, di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Intinya, lanjut Prasetio, unit SKPD dia minta bekerja profesional untuk mendongkrak penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran menjadi sorotan DPRD DKI.
Seperti diketahui hingga memasuki akhir semester I tahun anggaran (TA) 2018 (Januari-Juni), penyerapan anggaran di Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 24,4%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada periode yang sama pada 2017.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved