Kinerja Dinilai Buruk, Wali Kota Depok Didorong Rombak Jabatan

DPRD Kota Depok menyorot buruknya kinerja sejumlah pejabat Kota Depok. Untuk itu, DPRD mendukung Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad untuk melakukan perombakan jabatan terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Depok.

“Kami dari pihak DPRD yang tugas pokok dan fungsinya pengawasan daerah, mengingatkan wali kota agar mengevaluasi pejabat OPD yang kinerjanya lamban dan buruk,” ungkap anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok Selamet Riadi H, Senin (18/6).

Menurutnya, masih banyak OPD di lingkup Pemerntah Kota (Pemkot) Depok yang kinerjanya lamban dan buruk, terutama dalam aspek penyerapan anggaran. Dia mengatakan hal itu harus menjadi perhatian Wali Kota Depok karena kinerja pejabat yang kurang maksimal, akan menghambat pembangunan pemerintahan Kota Depok

"Kinerja dan kompetensi para pejabat OPD Kota Depok sangat diperlukan. Karena ketidak mampuan kepala OPD dalam mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah bisa berakibat fatal pada pembangunan kedepan," tutur anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut.

Selain itu, Selamet juga mengingatkan Wali Kota Depok segera mengisi jabatan OPD yang masih lowong sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. "Tentunya agar kinerja Pemkot Depok lebih optimal serta bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap publik serta membangun daerah ke depan," tegasnya.

Permasalahan

Di sisi lain, Selamet menyoroti sejumlah permasalahan Kota Depok yang menunjukkan tidak optimalnya OPD yang menanganinya. Salahnya masalah retribusi parkir kenderaan bermotor di beberapa pasar tradisional tidak masuk kas daerah.

Dia mengungkapkan pengelolaan retribusi parkir di sejumlah wilayah di kota itu dikuasai oleh preman dan organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Misalnya di Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, dan Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok. “ Ini sudah tidak benar, pemerintah daerah malah jadi penonton di daerahnya sendiri,“ tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan dirinya tidak tahu jika retribusi parkir kenderaan sejumlah pasar di Kota Depok dikelola preman dan ormas tertentu.

“Saya jadi kepala dinas perhubungan baru. Saya kira retribusi kenderaan di pasar sana yang ngutip bagian pasar. Namun masih baru, saya akan akan tertibkan pengelolaan retribusi tersebut bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Saya tak ingin retribusi kendaraan dikelola preman dan ormas,“ katanya.

Selain itu, Selamet juga menyoroti tidak maksimalnya penanganan sampah. Di sebagian jalan kampung, ujarnya, masih banyak ditemukan sampah menumpuk. Dia menyebut Jalan Kampung Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. “Saluran airnya tertimbun sampah Hujan turun sebentar daerah itu mengalami kebanjiran,“ paparnya. (OL-5)