Tahun Ini Dapat THR, Penyapu Jalan di DKI Ucap Syukur

SEKITAR pukul 14.15 WIB, di tengah deru mesin kendaraan di bawah matahari yang terik, Prasetyo sibuk menyapu dan mencabut rumput di pinggir Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sesekali pria 38 tahun itu terlihat mengais dedaunan dan dimasukkan ke dalam karung.

Prasetyo adalah satu dari ribuan petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU), atau yang dikenal dengan 'pasukan oranye'. Berkat kerja tangan mereka saban hari sarana dan parsana di DKI Jakarta terjaga dan bersih.

Merespons rencana pemerintah DKI Jakarta yang menginginkan para pegawai harian lepas (PHL), termasuk PPSU, bisa mendapatkan tunjangan hari raya (THR), Prasetyo mengaku ia tahu diri.

"Ya, kami kan bukan PNS (aparatur sipil negara/ASN). Kalau ditanya butuh atau perlu nggak THR, ya, tidak mungkin kita bilang tidak," ujarnya, Kamis (24/5).

Di tempat terpisah, Aziz, 45, personel PPSU lainnya, mengaku sudah mengetahui Presiden Jokowi telah menandatangi peraturan pemerintah mengenai THR dan gaji ke-13 untuk PNS, Polri, dan pensiunan.

"(Tau) dari berita di televisi," kata Aziz saat ditemui di Jalan Sagu, Ragunan, Jaksel. "Kalau ada kebijakan (THR) untuk kita juga pasti akan sangat membantu, bisa lebaran," ujarnya. "Kalau bisa dinaikkan seperti PNS," ia berseloroh.

Pria yang sudah tiga melakoni pekerjaan 'pasukan oranye' itu mengaku tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan THR. "Besarnya satu bulan gaji, UMR (upah minimum regional."

Sementara Obing, 50, juga PPSU, mengaku hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah. Tapi, kata dia, tugas dan pekerjaan PPSU yang berkutat di lapangan patut 'diapreasiasi'.

"Bagi saya yang penting saya kerja saja, ada (dikasih THR) alhamdulillah," kata Obing di Jalan Durian, Jagakarsa, Jaksel. Ia mengaku tidak mengetahui soal perkembangan kebijakan pemerintah mengenai THR.

Sementara itu, setelah sempa belum pasti, Waki Gubernur Sandiaga Uno telah memastikan PHL di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan menerima THR. Alasannya, untuk memenuhi rasa keadilan.

"Ya, tentu harus adil, setara. Bukan hanya PNS, yang PHL kita harus perhatikan juga karena kan nanti akan benchmarking dengan kebijakan tentang THR bagi para PHL. PPSU juga harus disesuaikan," kata Sandiaga. (OL-5)