Wiranto Minta Polri, Kemenkum dan HAM Evaluasi Diri

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa kerusuhan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (8/5) malam, menjadi pembelajaran bagi jajaran di bawahnya. Hal tersebut harus menjadi evaluasi bagi pihak Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini tentu bagian dari aparat Kepolisian dan Kemenkum dan HAM untuk memperbaiki itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/5).

Lebih lanjut, Wiranto mengakui bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar kerusuhan serupa tidak terulang kembali. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud mulai dari hal administrasi, regulasi maupun yang menyangkut kapasitas rumah tahanan  bagi narapidana terorisme.

"Apakah adanya fasilitas yang perlu disempurnakan, apakah overload yang perlu dibagi, apakah perlakuan-perlakuan yang khusus pada para terorisme misalnya ada pembagian atau pemisahan antara terorisme yang radikal sekali dengan yang tidak terlalu radikal dan sebagainya," tuturnya.

Pada Selasa (8/5) terjadi kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Kepala Dua, Depok. Kerusuhan bermula dari bentrokan antara narapidana terorisme dengan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri (baca juga : Polisi Investigasi Dalang Kerusuhan di Mako Brimob).

Dalam kerusuhan tersebut, lima polisi pun gugur. Empat di antara korban gugur merupakan anggota Densus 88 Antiteror dan satu anggota Brimob Polda Metro Jaya. Peristiwa ini juga menewaskan satu narapidana terorisme.

Selain korban jiwa, narapidana yang berhasil merampas senjata milik petugas pun menyandera salah satu polisi bernama Iwan Sarjan. Iwan pun akhirnya dibebaskan setelah 27 jam disandera oleh narapidana terorisme (baca: Bripda Iwan Sarjana Dibebaskan). (A-2)

Berita terkait:

Wakapolri Pastikan Tidak Ada Napi Terluka dalam Serbuan ke Mako Brimob

Wakapolri Sebut Operasi Berakhir, 90% Napi Teroris Menyerahkan Diri