Pengguna Angkutan Umum, Sumber Dana Potensial yang Terlupakan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan sejumlah alternatif sumber dan pembiayaan pembangunan angkutan massal kereta. Namun ada sumber pembiayaan potensial yang masih terlupakan oleh pemerintah, yaitu masyarakat pengguna transportasi umum.

Hal itu diutarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dalam paparannya di Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Alternatif Pembiayaan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel" di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jakarta Pusat, Senin (7/5).

DTKJ mengungkapkan ada kurang lebih lima juta pengguna angkutan umum di Jakarta setiap hari yang bisa menjadi sumber pembiayaan yang sangat besar dan potensial.

"Kuncinya adalah pada integrasi prasarana, integrasi manajemen layanan, dan sistem pembayaran angkutan massal," ujar Ketua DTKJ Iskandar Abubakar.

Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), setiap hari ada sekitar lima hingga enam juta orang pengguna transportasi umum di DKI Jakarta. Dengan tarif rata-rata Rp3.000 rupiah, potensi pendapatan harian dari seluruh angkutan umum adalah Rp15-18 miliar per hari atau sedikitnya Rp6 triliun per tahun.

"Nilai yang sangat besar ini perlu dijadikan dasar hitungan investasi angkutan massal kereta di Jakarta," kata Iskandar.

Pekerjaan utama Pemprov DKI adalah mengintegrasikan perencanaan prasarana, manajemen layanan, serta sistem pembayaran dalam skema pembiayaan angkutan umum massal kereta. Balai Kota juga perlu melalukan sosialisasi penggunaan angkutan umum dan mengeluarkan kebijakan pendukung.

Tujuannya supaya jumlah pengguna angkutan umum bertambah banyak yang pada akhirnya meningkatkan potensi sumber pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, DTKJ menekankan bahwa integrasi sistem pembayaran angkuatan angkutan umum harus diperhatikan dan dikelola dengan baik.

"Potensi dana triliunan rupiah dari pendapatan tiket pengguna angkutan umum hanya akan bisa menjadi sumber pembiayaan jika dikumpulkan menjadi satu dan dikelola dalam satu manajemen terpusat," ujarnya.

Program OK Otrip Pemprov DKI dapat menjadi pemicu program tersebut. Untuk itu DTKJ mendesak Pemprov DKI untuk segera menuntaskan program rerouting seluruh trayek dan reformasi badan usaha seluruh operator angkutan umum di Jakarta.

DTKJ berpendapat pembangunan prasarana angkutan massal merupakan tanggaung jawab pemerintah, baik daerah maupun pusat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyediaan layanan publik angkutan umum di perkotaan. Sedangkan pembiayaan operasi merupakan tanggung jawab operator dan harus bisa ditutup dengan pendapatan tiket maupun nontiket melalui inovasi dan efisiensi badan usaha operator.

"Jika terjadi selisih antara harga yang ditetapkan operator dengan kemampuan bayar masyarakat maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," Iskandar menekankan.

Pemprov DKI perlu segera menyusun skema pembiayaan pembangunan dan pengoperasian angkutan massal dengan mengedepankan efisiensi subsidi dan keberlangsungan usaha angkutan umum.

DTKJ mengatakan ada beberapa skema yang sedang dibahas untuk mendukung pembiayaan angkutan massal kereta yang membutuhkan investasi triliunan rupiah.

Di antara skema itu adalah memperbesar subsidi pemerintah pusat, menjamin utang dan pendapatan investor KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembanguna TOD, serta penugasan dan penyertaan modal BUMN atau BUMD. (OL-5)