Pemprov DKI Akui Kesulitan Awasi Kegiatan CFD

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kesulitan mengawasi kegiatan masayarakat di area Car Free Day (CFD). Banyaknya elemen masyarakat yang datang ke CFD sulit dibedakan apakah itu kegiatan politik atau bukan.

"Karena sifatnya masif, dan memang di CFD itu banyak sekali koridor-koridor yang masuk sehingga agak sulit," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Andri Yansah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/4).

Andri menjelaskan, di CFD hanya ada tiga kegiatan yang diperbolehkan yakni, kegiatan tentang lingkungan hidup, olahraga dan seni budaya.

"Selain itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh? yang bernuansa politik, SARA ataupun hasutan-hasutan yg bersifat negatif," jelasnya.

Terkait dengan adanya perseteruan serta dugaan intimidasi antar kelompok yang mengenakan atribut kaos #2019gantipresiden dengan #DiaSibukKerja, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa pihak agar bisa mengembalikan kembali fungsi CFD

"Nanti disepakati bahwa terkait pergerakan yang ada di CFD itu akan dianalisa, dikaji oleh Kesbangpol, sedangkan untuk penindakannya ada di Satpol PP dan ini merupakan salah satu pelajaran sehingga CFD besok dan berikutnya dan di tempat lain tidak terjadi hal tersebut," jelasnya.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Darwis M. Aji mengatakan akan mempelajari isi Peraturan Gubernur (Pergub) 12/2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) mengenai teknis apa saja yang dilarang di area CFD.

"Kalau kegiatan politik jelas dilarang. Tapi kalau misalnya orang pakai kaos, kalau ditanya yang pakai kaos harus dilihat dulu, nanti kalau enggak ada di aturan kita malah yang disomasi," ujarnya. (OL-5)