Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengibau serikat dan federasi buruh agar tidak menggelar aksi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, imbas demo bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas
"Kita mengimbau mereka (para buruh-Red) agar demo sebaiknya dilakukan di luar kawasan Ibu Kota. Jangan demo ke Jakarta membuat macet dan semrawut. Saya imbau yang di Jakarta diarahkan para selebrasi May Day ini dengan meningkatkan produktifitas," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/4).
Walau demikian, lanjut Sandi, Pemprov DKI telah siap dalam menghadapi aksi May Day yang dilakukan para serikat buruh besok, Selasa, (1/5). Pemprov DKI bersama dengan aparat kepolisian, menurutnya, telah mempersiapkan pengamanan selama sepekan ini.
"Kita sudah melakukan persiapan selama satu minggu terakhir ini. Semoga berlangsung kondusif," lanjutnya.
Pemprov DKI, katanya, terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Selain dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 3,6 juta per bulan, juga mendorong adanya Kartu Pekerja untuk buruh.
"Hari ini kita juga akan mendorong kartu pekerja. Selama ini serapannya rendah, karena belum tersosialisasi dan belum terdistribusi dengan baik. Jadi kita akan dorong tekan-rekan pekerja yang menerima UMP, bisa menikmati layanan kartu pekerja untuk transportasi gratis dan pangan murah," jelas Sandi. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved