Penyalur Program Rumah DP Rp0 Dijanjikan Terbentuk Bulan Ini

WARGA DKI Jakarta masih harus menunggu untuk bisa memesan unit rumah tanpa uang muka (DP Rp0) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, proses pembentukan unit atau badan penyelenggara sekaligus penyalur program rumah DP Rp0 masih belum rampung.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan menjanjikan penyelenggara program DP Rp0 tersebut bisa ditetapkan dalam April ini, sesuai janji awal. Namun, Pemprov DKI masih belum memutuskan bentuknya akan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bisa langsung berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tanpa adanya UPT maupun BLUD, masyarakat belum bisa mendaftarkan diri untuk memesan unit rumah DP Rp0. "Bulan April ini akan diumumkan, April kan belum berakhir," kata Agustino ketika dihubungi, Minggu (8/4).

Untuk skema pembiayaan, Agustino menyebut akan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mekanisme dari skema FLPP tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kuota penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk Bank DKI di 2018 hanya 447 unit. Untuk memenuhi kebutuhan program DP Rp0, Pemprov DKI perlu bekerja sama dengan bank-bank penyalur KPR FLPP lainnya.

"Saya enggak bisa komen. Yang jelas kami siap," kata Agustino.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan kepastian pembentukan UPT atau BLUD untuk program DP Rp0 masih menunggu peraturan gubernur. Aturan itu sekaligus mengatur tugas dan fungsi UPT/BLUD.

Bentuk pasti dari lembaga penyalur rumah DP Rp0 itu pun bergantung pada skema pembiayaan yang nantinya diterapkan. Dhany mengaku pihaknya masih belum menerima rincian pedoman penyelenggaraannya dari Dinas Perumahan.

Skema pembiayaan dari program DP Rp0, jelas Dhany, berpengaruh besar pada bentuk organisasi penyalurnya. Perbedaan antara BLUD dan UPT berada pada bentuk pengelolaan keuangannya.

Dalam hal ini, BLUD lebih fleksibel karena bisa mengelola pemasukan dan pengeluarannya sendiri. Adapun UPT harus menyetorkan keuntungannya terlebih dulu ke keuangan daerah. Mekanisme anggarannya seperti yang berlaku pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

"Kalau skema pembiayaannya ada pemasukan yang dikelola, secara substansi berarti ada layanan barang dan jasa. Bisa jadi untuk DP Rp0 langsung dibentuk BLUD," jelas Dhany.

Lebih lanjut, Dhany menyatakan belum bisa menganalisa bentuk organisasi yang akan dibentuk untuk menyelenggarakan penyaluran program DP Rp0.

"Saya belum bisa jawab, karena belum terima pedoman teknis dari Dinas Perumahan dan Pergubnya belum rampung," tutur dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap penyelenggara rumah DP Rp0 bisa rampung pada pertengahan April. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa langsung menerima pengajuan dari masyarakat yang ingin memiliki unit rumah dengan DP Rp0 tersebut.

"Kita harapkan pertengahan April ini akan terbentuk. Regulasinya sendiri, kita harapkan pertengahan Mei. Dan mulai April ini, kita bisa menerima dan memproses masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan DP nol rupiah," tandas Sandiaga. (A-2)