Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun pun angkat bicara. Menurutnya, kegaduhan saat ini merupakan dialektika untuk mengelola uang rakyat yang bermuara dalam kebaikan.
Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Lasro Marbun yang kini menjabat Kepala Inspektorat DKI Jakarta, di ruang kerjanya di Jakarta, Senin (2/3).
Apa yang terjadi sehingga timbul kekisruhan di seputar APBD DKI?
Saya lebih suka kejadian ini disebut dinamika, ya, jika dibandingkan dengan kekisruhan. Saya merasa tidak pantas membeberkannya. Akan tetapi, bagi kami, penggunaan uang rakyat merupakan dialektika, artinya demokrasi sudah menyadari patuh terhadap rakyat. Rakyat itu siapa, dalam dunia pendidikan adalah sekolah.
Dengan pengadaan UPS 2014, Ahok mengatakan pemerintah kecolongan. Artinya proyek pengadaan ini tidak ada sebelumnya?
Nah ini yang harus menjadi pembahasan, mana yang prioritas mana yang tidak. Apakah sekolah butuh? Kalau itu tidak dibutuhkan karena teknologi terlalu maju sehingga tidak pakai. Dan yang terjadi sekarang tidak ada tempat untuk meletakkannya.
Lantas apa yang menjadi prioritas utama untuk pendidikan saat ini?
Gedung sekolah. Saya bukan tipe orang yang ada di balik meja, jadi saya cek satu-satu sekolah dan 96 sekolah dalam kondisi darurat dan harus segera direnovasi. Semuanya, bahkan ada gedung sekolah yang reyot. Ini yang menjadi persoalan besar pemerintah sekarang.
Dari mana anggaran untuk renovasi sekolah?
APBD ini besar tinggal bagaimana mengelolanya. Karena saya tahu bagaimana pengelolaannya, uang itu saya maksudkan untuk realisasi renovasi sekolah. Jadi saya seperti menabung.
Anggaran apa saja, menurut Anda, yang terlalu besar dan rawan kebocoran?
Pada 2014 pernah ada pengadaan buku senilai Rp150 miliar untuk semua, mulai SD, SMP, SMA, hingga SMK. Lalu ada lagi pembelajaran bahasa Inggris untuk guru SMK senilai Rp18 miliar. Ini kan besar sekali angkanya, sedangkan SMK cuma ada 63, itu kan kebanyakan. Mau pakai bahasa apa? Padahal, di sisi lain, ada kebutuhan yang sangat mendesak.
Jadi anggaran itu tidak wajar?
Besar sekali. Yang mendesak dan harus segera dilakukan itu renovasi gedung sekolah. Uang itu, jika dihemat tahun ini, kami bisa bangun sekolah
Apakah Anda mengenal Alex Usman?
Ha ha ha... saya tidak bisa komentar banyak. Dia pegawai. Dalam hal ini semua perencanaan ada pada suku dinas (sudin). Selanjutnya sudin ke kantor pelaksanaan kota, lalu ke wali kota, dan setelah itu dipanggil DPRD.
Apakah ada permainan di pengadaan UPS?
Kehadiran tokoh di setiap momen memang ada.
Pada saat Ahok mengatakan kecolongan, apakah ada rekayasa sehingga terlambat diketahui?
Inspektorat memang memeriksa pada saat itu kami menemukan ada yang tumpang tindih, anggaran yang keliru. Namun, tidak sekonyong-konyong sempurna karena itu bertepatan dengan pergantian pejabat, pemilu, dan pemilihan umum presiden dan wapres (pilpres). Dengan dinamika politik seperti itu, memang pengawasan kami juga kurang oleh internal.
Apa saja bukti yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Banyak yang dibawa kemarin untuk menjadi alat bukti semua dokumen. Dan rekaman CCTV, ya, itu menjadi alat pelengkap saja. (T-2)
