Selasa 17 Maret 2015, 00:00 WIB

Berawal dari Rapat di Hotel (1)

MI/ANATA SYAH FITRI SIREGAR | Megapolitan
Berawal dari Rapat di Hotel (1)

Sumber: ICW/Tim Media

 
PADA suatu sore di Juli 2014, sejumlah kepala SMA dan SMK negeri di Jakarta Barat berkumpul di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta Barat.

Kehadiran mereka atas undangan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat yang saat itu dijabat Slamet Widodo. Pertemuan itu terjadi pada 22 Juli 2014. Dalam surat undangan, salah satu agenda yang tertera ialah 'penataan instalasi listrik gedung sekolah'.

Acara bertajuk buka puasa bersama itu berujung pada presentasi sejumlah perusahaan penyuplai uninterruptible power supply (UPS) di hadapan para kepala sekolah.

Pemaparan profil alat yang sama sekali asing di kuping mereka itu menjadi awal cerita proyek pengadaan senilai Rp145,76 miliar di Sudin Dikmen Jakarta Barat.

Para tamu undangan telah hadir, tapi Slamet belum terlihat. Karena itu, acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Seksi Sarana Prasarana Sudin Dikmen Alex Usman.

Di awal sambutan, Alex membahas soal satuan pengamanan (satpam) dan office boy (OB) sekolah.

Setelah itu, dia masuk ke masalah listrik. ''Kalau cuma lampu-lampu itu bisa dari PLN saja. Namun kalau barang elektronik yang pakai daya 60 ribu watt itu kan perlu kestabilan, perlu UPS,'' tutur Kepala SMAN 19 Sohibul Bakhiri menirukan penjelasan Alex dalam pertemuan itu.

''UPS apa, saya enggak mengerti,'' imbuh Sohibul saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Kepala SMAN 101 Arif Nooryanto juga mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun Kepala SMAN 65 Anang Burhan mengaku berhalangan hadir karena sakit, tetapi pihaknya mengirimkan perwakilan untuk hadir. Surat permohonan serupa pun mereka ajukan setelah pertemuan tersebut atas imbauan pihak sudin.

Sohibul menambahkan, setelah sambutan singkat itu, acara dilanjutkan dengan presentasi para penyuplai UPS yang hadir. ''Saya tidak ingat ada berapa perusahaan. Cukup banyak, mereka presentasi ganti-gantian sampai menjelang magrib,'' ungkapnya.

Seusai pemaparan, Alex meminta pihak sekolah mengajukan usulan. ''Namun tidak langsung malam itu. Saya sendiri enggak mengerti UPS itu modelnya kayak apa. Saya sampai mengusulkan minta 10 biji, ya, karena enggak kebayang,'' ujar dia.

Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (9/3), Sohibul yang hadir sebagai saksi mengaku mengusulkan bantuan berupa UPS. ''Namun saya bilang, sebagai pengusul kami disuruh,'' ujarnya.

Dari dokumen surat permohonan beberapa sekolah yang didapatkan Media Indonesia, terlihat kesamaan format. Sejumlah sekolah mengakui konsep surat pengajuan tersebut telah disiapkan pihak sudin.

Sohibul mengaku memesan 10 unit UPS karena membayangkan perangkat komputer di 13 ruangan di sekolahnya. Dia membayangkan UPS yang dimaksud adalah unit yang kecil.

''Waktu itu saya berpikir, wah boleh juga ini ada alat yang dapat menyimpan listrik. Apalagi listrik sering kali padam di sekolah. Kalau saya tahu itu beratnya sampai 12 ton dan sebesar itu, ya, mana mungkin saya ajukan,'' terangnya.

Seusai pemaparan, para kepala sekolah itu membenarkan Slamet Widodo hadir. Hanya, Slamet sama sekali tidak menyinggung perihal UPS. Pada proyek pengadaan UPS 2014, Slamet bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Ketika berusaha dikonfirmasi, Slamet tidak dapat ditemui di kantornya. Pria yang kini menjabat Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat itu sudah lama tidak berkantor.

''Pak Slamet operasi kaki. Sakitnya sudah lama,'' ujar petugas penerima tamu di Kantor Sudin Pendidikan Wilayah I, lantai 11 Gedung B Pemkot Jakarta Barat, Selasa (10/3).

Hingga berita ini diturunkan, telepon seluler (ponsel) Slamet dalam keadaan tidak aktif. Sejak kasus pengadaan UPS mencuat, kalangan Sudin Pendidikan Jakarta Barat pun tidak mengetahui kabar Slamet secara pasti. ''Saya telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas. Saya berkoordinasi paling dengan Kasubag PU-nya,'' ujar Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Samlawi.

Perihal sakit yang diderita Slamet pun, menurutnya, masih kabar sumir. ''Bukan hanya wartawan yang tanya. Katanya dirawat di Gatot Subroto, tapi dicek ke sana juga tidak ketemu,'' imbuhnya.


Pembahasan APBD
Palu yang diketuk pada sidang paripurna DPRD DKI 27 Januari menandai disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp73,08 triliun.

Kekisruhan dimulai ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan dugaan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang merugikan negara. ''Modus nyolongnya sama dengan 2014,'' ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Hasil penyelisikan Ahok menunjukkan permainan anggaran itu salah satunya terjadi di sektor pendidikan. Pengadaan paket uninterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi proyek nakal pertama yang diungkapkan Ahok.

Dia sudah mencium busuk di sektor pendidikan sejak 2014 kala Dinas Pendidikan DKI masih dikepalai Taufik Yudi Mulyanto. Ahok kemudian menggantinya dengan Lasro Marbun yang berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp3,4 triliun dari dugaan potensi korupsi pengadaan pot bunga di sekolah. Lasro mengaku kecolongan proyek pengadaan UPS.

Pembahasan revisi APBD DKI TA 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri dilakukan kemarin. Ahok berkeras akan menolak jika anggaran Rp12,1 triliun tersebut masuk sebagai komponen APBD 2015.

Dia mengetahui imbas penolakannya itu adalah tidak berlanjutnya pembahasan. Untuk menghadapi kemungkinan itu, Ahok sudah menyiapkan jalan keluar, yakni menggunakan APBD DKI TA 2014.

''Nah kalau mereka mengatakan itu tidak dibahas, sekarang kita lihat saja. Kalau mau, bandingkan komponen yang mereka pakai sama kita,” ujarnya.

Bahkan Ahok mengajak DPRD dan seluruh warga Jakarta melihat perbandingan APBD DKI TA 2015 yang dibuat pengelola situs Kawalapbd.org, Ainun Najib. Dalam situs tersebut terlihat DPRD DKI memotong anggaran dalam APBD DKI TA 2015 sebanyak 10%-15%.

“Semua di-crop (dipotong). Duitnya buat mengisi anggaran yang sebesar Rp12,1 triliun itu. Jadi apa bedanya APBD DKI yang dituduh DPRD tidak tahu-menahu tidak membahas dengan versi mereka? Tahunya cuma beda dua saja. Punya kami dikurangi 10%-15%, duitnya buat masukin sebesar Rp12,1 triliun. Itu saja,” ungkapnya. (SSR/SU/T-2)

Baca Juga

Dok. akun IG @lestykejora

Polisi akan Jadwalkan Pemeriksaan Rizky Billar Soal Kasus KDRT

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 30 September 2022, 22:03 WIB
Namun, Polda Metro Jaya belum membeberkan lebih jauh terkait jadwal pemeriksaan Rizky Billar atas kasus dugaan KDRT yang dilaporkan sang...
DOK @lestykejora di Instagram.

Polisi akan Cek Kondisi Psikologis Lesti Kejora Korban KDRT

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 30 September 2022, 16:49 WIB
Polisi bakal mengecek kondisi psikologis penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)...
DOK @lestykejora di Instagram.

KDRT Lesti Kejora, Rizky Billar Terancam Lima Tahun Penjara

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 30 September 2022, 16:41 WIB
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Billar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Rabu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya