TGUPP Jembatan Gubernur-SKPD

TIM Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi jembatan antara kebijakan gubernur dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kesuksesan tim terukur dari tingginya serapan anggaran dan hasil pembangunan. Tolok ukurnya sama dengan kinerja SKPD. 

“Yang punya target Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. TGUPP disebut berhasil ketika program tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Ketua TGUPP Amin Subekti, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (Rabu, 21/3/2018).

Dia menggambarkan cara kerja TGUPP di era Anies-Sandi dalam sebuah siklus. Menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat merupakan tugas dari SKPD. Untuk mempercepatnya, jelas Amin, perlu pengawasan dari keseluruhan siklusnya, dari proses menyusun rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), proses penganggaran tahunan, hingga eksekusi menjadi produk pembangunan.

“Proses kita monitor dan evaluasi (monev). Sebagai ca-talyst, kadang harus melakukan bottle necking,” tutur dia.

Istilah katalisator dia gunakan mengingat TGUPP tidak akan menggantikan fungsi SKPD. Amin menolak disebut tim bayangan gubernur, mengingat posisinya ada di antara SKPD dan gubernur.

“Kami adalah perangkat gubernur yang memberikan advice. Kami juga mengomunikasikan dengan SKPD seperti itu. Bahwa kami kemudian menjadi bayangan, enggak lah,” tegas mantan Direktur PLN itu.

Tugas terdekat TGUPP ialah menyelesaikan penyusunan RPJMD dan memastikan program-program unggulan Anies-Sandi seperti rumah DP Rp0 dan OK-Otrip berjalan. Di tataran SKPD, RPJMD disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Lalu, apa beda fungsi TGUPP dan Bappeda dalam menyusun RPJMD.

“Itu namanya adalah dengan pendekatan teknokratis, yang dianalisis. Misalnya, dinas perumahan itu dulu nama programnya rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Kita programnya rusunami (rumah susun sederhana milik). Kalau SKPD tidak dikawal dengan proses itu, dia akan programkan apa yang diprogramkan. Program prioritas enggak masuk. Nah kita punya mandat, kita ingin bangun rusunami sama misal rumah DP Rp0. Ini prioritas, itu kita kerjakan,” kata Amin. (Nic/J-2)