Mirip, Pemprov Lirik Rumah Rorotan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memastikan rumah tapak yang dibangun PT Nusa Kirana di Rorotan, Jakarta Utara, tidak masuk program down payment (DP) Rp0 yang disubsidi Pemprov.

Hanya, Pemprov tengah menjajaki kemungkinan rumah-rumah yang dijual perusahaan pengembang itu masuk program pemerintah rumah tanpa DP karena sama-sama tak mensyaratkan uang muka.

“Harga jual per unit Rp350 juta itu jauh di atas batas maksimal kredit rumah bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kan ada aturannya. Harga segitu tidak bisa masuk program FLPP,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan saat dihubungi kemarin.

Rabu (28/2) lalu, PT Nusa Kirana menggelar acara peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk menandai dimulainya pembangunan rumah tanpa DP. Dari total lahan 1,3 hektare yang ada, 7.500 meter persegi di antaranya akan dibanguni 100 unit rumah untuk tahap awal, dengan harga Rp350 juta untuk tipe 27/45.

Harga sebesar itu tak sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Beleid itu menetapkan batasan maksimal harga jual rumah tapak yang dapat diperoleh melalui kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera di Jabodetabek pada 2018 ialah Rp148,5 juta. Sementara itu, untuk rumah vertikal, batas maksimalnya Rp316 juta hingga Rp345 juta per unit.

FLPP juga mensyaratkan pemohon rumah tapak memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan. Sementara itu, dengan harga Rp350 juta, besar cicilannya berkisar Rp2,3 juta per bulan dengan tenor 20 tahun dan bunga flat 5% per tahun. Artinya, cicilan yang ditanggung tidak bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang disyaratkan FLPP.

Di kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berniat mencari cara agar pembangunan unit rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara, bisa masuk program DP Rp0 milik Pemprov DKI.

“Kita masih cari skema apa yang bisa disandingkan. Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk menyinkronkan itu. Tapi kita coba adakah inovasi lain dari segi skema yang bisa kita tawarkan sehingga pemerintah bisa memfasilitasi rumah DP Rp0 dengan sistem rumah tapak seperti yang dilakukan PT Nusa Kirana,” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta. (Nic/J-1)