Diskresi PKL Ciptakan Bom Waktu

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mempertanyakan langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno yang masih membolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Langkah yang disebut Sandiaga sebagai kebijakan diskresi kepala daerah itu, disebut Wahyu, bertentangan dengan rencana jangka panjang penataan kawasan Melawai menjadi percontohan kawasan transit oriented development (TOD) dengan alat transportasi mass rapid transit (MRT). Untuk itu, kawasan tersebut harus dipastikan rapi, termasuk jalur pedestrian.

“Sayang sekali kalau suatu kawasan yang sangat berpotensi untuk menjadi kawasan percontohan TOD yang pengembangannya dipelopori Pemprov harus dihadapkan pada persoalan-persoalan harian yang diciptakan sendiri. Ini tidak sesuai dengan skala TOD untuk moda angkutan sebesar MRT,” kata Wahyu.

Hingga kemarin (Kamis, 1/3/2018), sekitar 70 PKL masih mengokupasi trotoar di area Melawai. Camat Kebayoran Baru Aroman Nimbang mengatakan, pihaknya saban hari menertibkan PKL di kawasan itu. Namun, PKL selalu kembali beberapa jam setelah ditertibkan.

Suku Dinas (Sudin) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan kini tengah mendata PKL untuk direlokasi ke lokasi binaan.

Kendati demikian, Sandiaga Uno justru membela PKL yang dinilainya juga dibutuhkan warga. Jika ditertibkan, PKL-PKL itu akan kehilangan mata pencaharian. Tinggal, kata Sandi, bagaimana memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki sekaligus memberikan ruang bagi PKL.

Kebijakan Pemprov yang kompromistis terhadap PKL liar, kata Wahyu, akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Ia mencontohkan trotoar yang ada di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, yang semakin hari semakin dipenuhi gerobak-gerobak PKL. Ada kesan Pemprov membiarkan PKL meski mereka kerap menjadi biang kemacetan. “Seperti itu mau dibiarkan sampai kapan? Apa ini juga masuk dalam diskresinya?” gugatnya. (Aya/J-1)