Pengaduan Pertama kepada Kami bukan soal Korupsi

SELEMBAR kertas HVS berukuran A4 bertuliskan ‘KPK Ibu kota’ terpampang pada tembok salah satu ruangan di lantai 16 Blok G, Kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat. Di sanalah Komite Pemberantasan Korupsi Jakarta (KPKJ) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkantor.

Dua sofa dan sebuah meja dengan tanaman hias diletakan sebelum pintu masuk. Tidak tampak ada tamu menunggu di sana ketika Media Indonesia mengunjungi kantor itu, kemarin (Kamis, 22/2) siang. Sementara itu, pintu masuk tidak terkunci.

Ruang kerja KPK Ibu Kota tidak sebesar ruang-ruang kerja pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ruangan seluas kira-kira 9 meter x 12 meter persegi itu terdiri dari empat bilik dengan bersekat separuh. Dua bilik digunakan untuk pertemuan, sedangkan dua lainnya ruang kerja anggota komite. Tidak semua meja di sana memiliki kursi.

Sejumlah anggota komite perempuan tengah rapat, siang itu. Tatak Ujiyati, salah satu anggota komite yang sebelumnya bekerja di LP3ES mengatakan, ia dan empat orang lainnya mulai berkantor sehari setelah dilantik pada 3 Januari.

“Pada waktu itu ruangan sudah siap meski belum ada sekat. Walau belum beres tapi kami sudah mulai kerja. Sehari sesudahnya ada orang melakukan pengaduan,” ujar Tatak yang juga sempat aktif di organisasi Save the Children.

Namun, aduan pertama itu tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Seorang pensiunan TNI datang meminta unit rumah susun lantaran rumah dinasnya dikembalikan. “Dia curiga mengapa jawaban dari dinas perumahan tidak memuaskan. Akhirnya kita jelaskan dengan koordinasi dengan dinas juga,” jelasnya.

Komite ini ialah bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bambang Widjojanto menjadi ketuanya. Tim anggota diisi sederet nama dari beragam latar belakang yakni, aktivis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP Muhammad Yusuf.

Sehari-hari mereka membuat laporan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Ada pula laporan dalam rangka koordinasi dengan KPK RI yang sudah ber-MoU dengan Pemprov DKI.

“Intinya sejak dilantik kami sudah mulai bekerja. Biaya operasional untuk kegiatan itu dianggarkan di SKPD terkait. Selama sebulan kita bekerja juga sudah digaji,” imbuh Tatak.

KPKJ, kata Tatak, hanya melakukan upaya preventif dalam pencegahan korupsi. Optimalisasi perpajakan di DKI ialah fokus mereka kini. Salah satunya, soal pajak penggunaan air tanah.

“Korupsi juga bisa dilakukan oleh masyarakat bukan hanya aparatur. Dengan mengambil air tanah tanpa bayar pajak sama saja adengan mereka mengambil hak masyrakat luas. Jadi di situ logikanya,” imbuhnya. (J-4)