Rencana Sandi Terganjal Harga Tanah

TIDAK seperti pengakuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut bahwa ‘jurus’ ampuh darinya lah yang berhasil membujuk warga Kampung Arus untuk direlokasi, pihak warga justru mengaku sudah bersedia direlokasi dan mendukung penuh program normalisasi sejak lama.

“Sudah sejak tiga tahun lalu kami menyatakan bersedia bahkan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah ada yang pernah datang. Jadi bukan baru-baru ini kami bersedia (direlokasi),” kata Juanda, Ketua RW 02 Cawang, Jakara Timur atau yang dikenal sebagai Kampung Arus, kemarin (Kamis, 8/2).

Hal itu berbeda dengan pernyataan Sandiaga beberapa hari lalu. Dia mengaku, pendekatan ‘touch and feel’ yang dilakukan pihaknya lah yang membuat warga Kampung Arus mau dipindahkan dari rumah mereka sekarang, seraya menegaskan bahwa pemindahan itu bukanlah penggusuran.

Di sisi lain, Juanda mengaku sekitar 175 kepala keluarga (KK) di RW 02 tetap siap untuk pindah, jika proses relokasi jadi dilakukan. Sejak jauh hari bahkan beberapa warga sudah menyerahkan dokumen kepemilikan lahan dan bangunan.

Ada 78 bidang tanah di wilayah tersebut yang akan dibebaskan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Ia menyebut 78 bidang lahan tersebut seluruhnya memiliki surat-surat lengkap, baik sertifikat hak milik (SHM) atau pun hak guna bangunan (HGB).

“Karena surat-surat lengkap untuk pergantian pembebasan lahan nanti harus ada ganti untung, bukan ganti rugi,” ujarnya.

Harga belum cocok
Menurut Juanda, warga Kampung Arus belum melakukan relokasi bukan karena selama ini tidak mau, melainkan karena belum ada kesepakatan tentang nilai ‘ganti untung’ dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pada pertemuan terakhir, warga telah mengajukan harga yang menurut mereka pantas, sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sekitar Rp8 juta-Rp9 juta. “Terakhir kabar itu bulan Oktober 2017, lalu warga ke kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk mengajukan harga. Cuma sampai saat ini belum ada kelanjutan lagi,” ungkapnya.

Dedi, 41, salah satu warga Kampung Arus, bersedia direlokasi jika harga yang diberikan Pemprov DKI sesuai dengan keinginan mereka.

“Kami maunya harga sesuai disamakan dengan harga NJOP. Jadi sebenarnya bukan kami menolak. Kami bersedia,” jelas pria yang mengaku memiliki HGB atas nama orangtuanya yang telah tinggal di RW 02 lebih dari 30 tahun.

Kampung Arus berlokasi tak jauh dari bantaran Sungai Ciliwung mulai dari kawasan Cawang hingga Kampung Melayu. Keberadaan permukiman di bantaran itu menghambat normalisasi sehingga area tersebut menjadi wilayah langganan banjir.

Pada Februari 2017, Djarot Saiful Hidayat yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI saat itu sempat mengunjungi Kampung Arus yang tengah dilanda banjir.

Saat itu, ia menyebut warga sudah setuju rumah dan lahan mereka dibeli Pemprov DKI dengan harga NJOP. Ia menyebut proses pembebasan lahan di Kampung Arus bukan relokasi karena pemprov membeli lahan dan rumah warga yang telah ada. (J-4)