Walikota Bogor Akan Tindak Tegas Oknum Penyebab Kemacetan

WALIKOTA Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui masih ada aparatnya yang bermain dalam program-program pembangunan kota, termasuk program penuntasan masalah kemacetan dengan masalah utamanya angkutan perkotaan (angkot).

"Problem utama konversi angkot di Kota Bogor adalah masih adanya oknum yang bermain. Ada oknum yang nyaman melihat orang lain tidak nyaman dengan macet. Oknum ini saya tidak segan-segan akan tindak tegas, siapa pun itu," kata Bima.

Hal itu diungkapkan Bima dalam sambutannya di acara diklat transportasi yang digelar di Universitas Ibn Khaldun Bogor, selama tiga hari.

Masalah macet ini, kata Bima, ada beberapa sebab. Diantaranya jumlah mobil yang terus bertambah di Kota Bogor.

"Ada 1.000 kendaraan baru setiap minggu, sementara ruas jalan penambahannya hanya 0,1%. Pemkot tidak punya wewenang untuk itu. Rasio penggunaan kendaraan pribadi yang jauh dengan transportasi umum. Dan terakhir, persoalan tata kota yang masih perlu dirapihkan,"ujarnya.

Selain manajemen, persoalan lain yang dihadapi Pemkot Bogor adalah terkait SDM (sumber daya manusia). "Sekarang, hanya 53 orang yang betugas di lapangan. Tahun ini ada penambahan tenaga PKWT sebanyak 140. Dan ini masih kurang," kata Bima.

Untuk itu, pihaknya pun tidak segan meminta bantuan kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk membantu menuntaskan persoalan macet di Kota Bogor.

"Saya berharap diklat selama tiga hari ini bisa diterapkan ilmunya ke lapangan. Ini menjadi penting untuk menciptakan Bogor bebas macet, Bogor yang lebih nyaman dan Bogor yang teratur,"pungkasnya.

Diklat transportasi tersebut merupakan salah satu program penuntasan persoalan kemacetan, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Diklat transportasi selama tiga hari itu diikuti sedikitnya 630 peserta dari masyarakat Kota Bogor, khususnya alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sementara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub, Djoko Sasono, mengatakan, diklat ini menjadi bagian dari upaya Kemenhub untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan macet dan persoalan transportasi lainnya.

"Transportasi adalah sektor vital yang harus diperhatikan. Karena jika ada masalah di dalamnya, sektor lain akan terkena dampaknya," pungkasnya.(OL-3)