Anak Gizi Buruk di Jakarta Utara Terpusat di Grey Area

KASUS anak penderita gizi buruk di Jakarta Utara sebagian besar terjadi di permukiman ilegal yang masih menjamur akibat arus urbanisasi. Dari 34 kasus gizi buruk sepanjang Januari tahun ini, sembilan di antaranya terjadi di permukiman kumuh di Kecamatan Cilincing.

Camat Cilincing Purnomo mengakui kawasan itu menjadi salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi sehingga banyak grey area (permukiman ilegal). Kasus gizi buruk pun banyak ditemukan pada anak-anak di keluarga yang tiggal di permukiman ilegal dan kumuh tersebut.

“Mereka ini kebanyakan pendatang untuk mencari kerja di Jakarta. Tapi beberapa di antaranya, anak mereka tidak terurus dengan baik karena orangtua sibuk bekerja dan kurang memperhatikan kesehatan anaknya,” ujar Purnomo, kemarin.

Kurang tanggapnya orangtua terhadap gizi anak mereka, kata Purnomo, menjadi salah satu faktor penyebab kasus gizi buruk. “(Anak) sakit, jadi kurang nafsu makan, kurang gizi. Orangtuanya, asupan (gizi anak)-nya tidak diperhatikan, kurang bisa membujuk anak untuk mau makan,” sambungnya.

Menurut Purnomo, sembilan anak penderita gizi buruk tersebut kini sudah dalam perawatan di Puskesmas Kecamatan Cilincing.

Penanganan
Dalam waktu sebulan pertama di tahun ini tercatat masih ada 34 kasus gizi buruk. Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Utara merilis angka 194 kasus gizi buruk yang tercatat di wilayah tersebut sepanjang 2017.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Muhammad Helmi mengaku pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran puskesmas dari tingkat kota hingga kelurahan untuk menangani kasus gizi buruk.

“Kami pantau kondisi mereka dengan tenaga posyandu serta layanan ketuk pintu puskesmas. Kita juga berikan asupan makanan khusus untuk segera memulihkan kondisi mereka,” kata Helmi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta komunitas masyarakat, khususnya di Jakarta Utara, ikut membantu mengatasi persoalan itu.

Nantinya ia akan melibatkan ibu-ibu dari organisasi Pembinaan Ke-sejahteraan Keluarga (PKK) untuk mendata dan memberikan bantuan makanan dengan biaya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI.

“Kami turunkan secara gerak cepat. Kami kolaborasi dan partisipatif kolaboratif. Kalau untuk itu (biaya), kami tanggung,” ucap Sandi.

Selain di Jakarta Utara, Sandi menyebut kasus gizi buruk ditemukan pula di Kepulauan Seribu. Namun, ia tidak menyebutkan berapa hasil temuan kasus di wilayah tersebut.

Laporan tentang kasus gizi buruk di sana, menurutnya, langsung direspons dengan menerjunkan tim kesehatan ke lokasi.

“Kami melihat, mungkin ada di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Itu yang akan kami jadikan sebagai prioritas khusus selain di Jakarta Utara,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengumpulkan seluruh lurah di DKI untuk membahas kasus gizi buruk di Jakarta.

“Di Jakarta tidak boleh ada angka yang sampai kekurangan gizi, enggak boleh. Kalau sampai terjadi, itu kondisi yang tidak bisa ditoleransi,” paparnya.

Anies meminta kasus gizi buruk harus cepat ditangani, jangan sampai kalah cepat dari pemberitaan media massa. “Bila ada masalah, jangan menunggu sampai menjadi berita. Kalau ada masalah, langsung dikasih solusi, dikerjakan,” ujarnya. (J-4)