Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Penataan Tanah Abang Hanya Coba-Coba

Akmal Fauzi
03/2/2018 21:01
Penataan Tanah Abang Hanya Coba-Coba
(MI/Usman Iskandar)
PENATAAN kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai hanya coba-coba. Perencanaan yang tidak matang hingga menimbulkan polemik dari berbagai pihak.

"Menurut saya ini bukan sebuah penataan. Tapi sekadar masih coba-coba. Ditata seperti ini, seperti itu. Selalu berubah karena perencanaannya tidak matang," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Ellen Tangkudung, Sabtu (3/1)

Sejak awal pihaknya sudah tidak sepakat dengan adanya penutupan jalan di Jalan Jatibaru. Selain menabrak aturan, kawasan Tanah Abang harusnya dikedepankan penataan dari sisi transportasi.

"Tapi kebijakan di Tanah Abang yang terlihat hanya dari PKL saja. Di kawasan Tanah Abang kondisinya memang sudah macet harusnya ditata, rutenya diatur ulang. Keterbatasan ruas jalan di sana jangan justru diambil untuk yang lain. Mengatasnamakan keberpihakan rakyat kecil PKL tapi enggak memihak ke angkutan umum," jelasnya

Untuk diketahui, sejak penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang untuk para pedagang kaki lima (PKL) sejak 22 Desember 2017 lalu, penolakan tak kunjung surut dari beberapa pihak. Mulai dari pegiat pejalan kaki hingga sopir angkutan umum rute Tanah Abang.

Pemprov pada Jum'at (2/2) lalu akhirnya kembali memperbolehkan mobil angkot melintas dengan pembagian waktu dengan bus Transjakarta Tanah Abang Explorer. Kebijakan itu dilakukan setelah terjadi aksi demo para sopir angkutan umum sepekan terakhir.

Bus Tanah Abang Explorer hanya beroperasi mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Setelah jam tersebut, angkutan umum diperbolehkan melintas.

Pun demikian, pihaknya menyambut baik rencana Pemrov DKI menggandeng angkutan umum di Tanah Abang untuk bergabung dengan OK Otrip. Namun rencana itu harus disiapkan perencanaan matang agar integrasi antar moda di kawasan itu bisa berjalan baik. "PKL dipindahkan dulu baru terapkan OK Otrip," jelasnya

Hal yang sama dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah yang menilai ada inkonsistensi yang terjadi dalam menata kawasan Tanah Abang.

"Dari awal harusnya hal seperti kan sudah diantisipasi. Artinya ada inkonsistensi. Kalau perencanaan matang sediakan dulu payung hukumnya, lihat partisipasi publik seperti apa setelah itu baru dieksekusi kebijakan itu," kata Trubus

Perencanaan yang dinilai sedikit memaksakan itu justru berdampak dengan kecemburuan pedangan lain di Jakarta. "Pedangan di Asemka iri, di Sudirman juga sama. Artinya jangan membuat kebijakan yang justru bertentangan."

Ihwal, program OK Otrip untuk angkutan umum di Tanah Abang, ia sepedapat, harus didahului dengan pemindahan PKL di Jatibaru.

Menurutnya, sistem pembayaran OK Otrip dengan rupiah per kilometer, senilai Rp3.459,36 itu bisa memberatkan pemilik angkutan umum di Tanah Abang.

"Itu kan kawasan ramai, ditata dulu jalurnya bersihkan dari PKL, trotoar pun bersih dari PKL. Rutenya diatur ulang. Hitungan rupiah per kilometer sangat berat jika kondisi di sana masih semrawut," jelas Trubus

Berdasakan pantauan , Sabtu (3/2), bus Tanah Abang Explorer sudah kembali beroperasi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah memasang rambu penanda waktu beroperasi di simpang Jalan Jatibaru

Sejumlah angkutan umum M08 dan M09 yang melintas tetap mematuhi aturan itu. Mereka tetap melintas di depan Blok G sebelum rute yang telah disepakati dibuka pukul 15.00 WIB. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya