Ahok Lebih Hebat dalam Memelototi Anggaran DKI

KEPALA Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat lebih baik dalam hal memelototi anggaran daripada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Uceng itu dalam Forum Panel dengan tema Fenomena Anies Baswedan, pro-kontra 100 hari pemerintahan Anies-Sandi di University Club UGM, kemarin (Kamis, 1/2).

“Dalam hal memelototi anggaran jauh lebih hebat Ahok-Jarot. Anggaran dipelototi sedikit demi sedikit,” kata dia. Kemampuan memelototi anggaran tersebut kemudian terlihat dari terbukanya kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan munculnya dua versi APBD, yaitu versi DPRD DKI Jakarta yang penuh anggaran titipan dan versi Ahok yang sudah mencoret-coret anggaran titipan.

Zainal menilai dibentuknya Komite Pemberantasan Korupsi Jakarta (KPKJ) oleh Anies-Sandi tidak lain untuk mengatasi kekurangan dalam hal memelototi anggaran. KPKJ akan dipakai Anies-Sandi untuk melihat teknis-teknis anggaran. Namun, lanjutnya, konsep KPKJ tidak jelas. Pasalnya, menyoal birokrasi tidak sederhana karena bukan hanya diatur oleh perintah gubernur, tetapi banyak aturan lain.

Terkait RAPBD DKI 2018, misalnya, mendapat sorotan karena berubah drastis antara Oktober 2017 pada era Djarot dan setelah Anies menjabat pada November 2017. Oktober, Djarot menandatangani dan menyerahkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah 2018 sebesar Rp68,57 triliun.

Tim sinkronisasi Anies pada masa transisi yang dikomandoi Sudirman Said menambah anggaran sebesar Rp5,5 triliun sehingga total RAPBD 2018 menjadi Rp74,07 triliun. Setelah Anies menjabat Oktober, rancangan anggaran kembali naik menjadi Rp77,1 triliun.

Kenaikan sekitar Rp8 triliun dari era Djarot ke Anies disorot karena banyak titipan yang aneh-aneh. Pos-pos kegiatan naik Rp5 triliun dari Rp35,8 triliun menjadi Rp40,4 triliun.

Di satuan kerja, salah satu anggaran naik fantastis ialah buat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp28,5 miliar dari draf awal Rp2,34 miliar. Satuan kerja lain yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni di pos anggaran Sekretariat DPRD dari Rp126,9 miliar menjadi Rp346 miliar. Di sini sempat disorot pembuatan kolam ikan Gedung DPRD DKI.

Fungsi trotoar
Dalam kesempatan itu, Zainal­ juga mengkritisi kebijakan Anies-Sandi yang menimbulkan polemik, yaitu penggunaan trotoar untuk berjualan dan diboleh­kannya becak beroperasi di Jakarta.

Zainal mengaku sependapat dengan logika membantu masyarakat kecil. “Namun, tanah ada peruntukan dan tata ruangnya sendiri-sendiri. Siapa pun tahu trotoar tidak boleh untuk jualan. Ideologi yang mau kita dorong tidak sederhana dengan kata-kata,” kata dia.

Ia pun berharap resep-resep dalam membangun daerah ja­ngan sekadar resep-resep populis. Ia meminta Anies-Sandi tidak melupakan agenda publik yang lebih penting.

Terkait pemakaian trotoar dan penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakpus, untuk pedagang, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kembali mendesak supaya membuka kedua jalur. “Saya minta kembalikan fungsinya. Baru satu jalur yang dikembalikan. Saya minta dua jalur dimaksimalkan untuk jalan,” cetusnya, kemarin. (Ssr/J-2)