Kejar 2019, Populisme Anies-Sandi Mendera Warga

GAYA kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam 100 hari masa kerja mereka yang dinilai populis diprediksi menjadi ‘jualan’ yang laku dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kelihatannya branding yang dilakukan Anies ialah keadilan sosial dan kesejahteraan. Ini akan berbeda dengan gaya-gaya kepemimpinan gubernur terdahulu dan sangat laku dijual di 2019,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna dalam diskusi PARA Syndicate dengan tema 100 hari Anies-Sandi: Arah Jakarta Vs branding politik, kemarin.

Selama 100 hari ke belakang, ujar Yayat, Anies-Sandi mengedepankan branding keadilan sosial dan kesejahtera­an rakyat melalui beragam aksi. Misalnya, memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdagang di jalan, mewacanakan becak boleh beroperasi lagi, serta menawarkan kemudahan hunian tanpa down payment (DP). Tak hanya itu, keduanya juga disebut sibuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak berkeadilan.

Meski pendekatan yang populis diprediksi laku untuk modal maju dalam Pilpres 2019, Yayat memperingatkan Anies-Sandi untuk berhati-hati karena hal itu bisa menjadi jebakan. Dalam banyak kebijakan, Anies dinilainya kerap menabrak aturan dan tidak memberikan kepastian untuk implementasi kebijakan.

“Saya khawatir kalau solusi-solusi itu dikemas dalam narasi-narasi, bisa tidak terwujud. Ketika masyarakat diatur kemudian cara penanganan berbeda, bisa saja langsung tidak percaya lagi,” tuturnya.

Kebahagiaan warga

Slogan ‘maju kotanya, bahagia warganya’ yang diusung Anies-Sandi sejak masa kampanye pun disoroti Yayat.

“Jakarta sudah menjadi kota modern yang warganya ketika punya masalah hari ini harus sudah selesai hari ini. Indikator kepuasan bergantung pada pelayanan dan perubahan yang dirasakan,” paparnya.

Dia pun mempertanyakan indikator kota maju yang bisa membuat warga­nya bahagia karena menurutnya hal itu belum tecermin. Jakarta saat ini masih berada di urutan ke-143 negara sebagai kota yang layak huni, di bawah Melbourne, Bangkok, dan Manila.

“Apa yang disebut dengan kota yang maju? Dari situ, bisa dinilai apakah memperbolehkan becak kembali bisa dikatakan kemajuan. Apakah dengan begitu warga menjadi lebih bahagia,” kata Yayat.

Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat Anies-Sandi sibuk berkutat dengan diri mereka sendiri selama 100 hari pertama masa kerja. Mereka dinilai menyisakan banyak pertanyaan tentang kebijakan-kebijakan memang diperlukan atau semata memenuhi janji politik.

“Dari 23 janji mungkin 50% pelan-pelan janjinya sudah ditunaikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitasnya?” tuturnya.

Hal itu, menurut Ray, tidak terlepas dari cara membahasakan kebijakan dengan penuh bunga-bunga sehingga publik memiliki ekspektasi tinggi, sedangkan realisasi tidak setinggi itu. “Anies mem-branding dirinya sebagai pemimpin yang sigap. Namun, jangan tanya kualitas dari pencapaian, ini itu Oke OCE. Seolah janji-janji itu sudah ditunaikan publik,” tutur Ray.

Namun, menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, kinerja kepemimpinan Anies belum bisa dinilai dalam 100 hari. Evaluasi dan penilaian baru bisa dilakukan minimal setelah setahun kepemimpinan. “Kita harus juga memberi tahu yang sebaiknya bagaimana,” kata pendiri PH&H-Public Policy Interest Group tersebut. (J-4)