Skema Pendanaan Hunian DP Rp0 belum Siap, Anies Jalan Terus

PEMBANGUNAN fisik hunian tanpa uang muka atau DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dimulai, kemarin (Kamis, 18/1). Di ‘tanggal cantik’ itu, peletakan batu pertama dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski pembangunan telah dimulai, skema pendanaan program itu belum final.

Hunian di lahan seluas 1,4 hektare yang diberi nama Klapa Village itu perdana untuk program DP Rp0. Untuk tahap awal, satu menara 20 lantai berisi 703 unit akan dibangun PD Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada Tbk. Pembangunan satu menara yang rencana-nya selesai 1,5 tahun itu butuh biaya Rp200 miliar.

“Kita akan mewujudkan perumahan yang terjangkau warga dan hari ini, 18 Januari 2018, kita mewujudkan janji itu dengan melakukan groundbreaking. Yang dibangun ialah sebuah rumah susun yang statusnya akan menjadi status milik warga,” kata Anies di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kemarin.

Konsepnya serupa rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan dua tipe unit. Sebanyak 513 unit bertipe 36 dengan harga jual Rp320 juta dan 190 unit lainnya tipe 21 dengan harga jual Rp190 juta. Target peruntukannya ialah warga DKI yang berpenghasilan setara upah minimum provinsi (UMP) Rp3,6 juta hingga Rp7 juta per bulan.

Regulasi pendanaan
Skema pendanaan program tersebut belum final. Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

FLPP menyediakan fasilitas bunga rendah dan flat, yaitu sebesar 5% dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

“FLPP itu artinya dengan skema 1%, lalu yang 1%-nya dari kita. Jadi pembiayaan DP-nya menjadi 0% karena yang 1% disediakan lewat APBD,” jelas Anies.

Namun, skema lebih detailnya masih menunggu badan layanan umum daerah (BLUD). Rencananya, BLUD akan selesai dibentuk pada April 2018 mendatang.

“Betul, nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. Yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan lain-lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan. Tujuannya ialah harganya seragam, tapi cara atau besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan,” sambung Anies.

FLPP bekerja sama dengan sejumlah bank yang menyediakan fasilitas tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui pihaknya masih menyempurnakan regulasi skema pendanaan ini, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, ­Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak perbankan.

“Skema struktur maupun framework dari rumah DP Rp0 terus kita sempurnakan. Juga internal dari segi regulasinya agar begitu skemanya diluncurkan dan mulai menerima permintaan dari masyarakat, kita sudah lengkap semua dari segi peraturan dan regulasinya,” ujar Sandiaga.

Chief Executive Officer dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengingatkan Pemprov DKI menyiapkan regulasi yang kuat sebagai payung hukum bagi program DP Rp0.

“Menurut saya, enggak bisa dengan pergub saja. Kalau DP 1% dalam FLPP itu kan aturannya berdasarkan PMK (peraturan menteri keuangan), itu harus diubah dari PMK-nya,” kata Ali.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI menerapkan skema pendanaan melalui tabungan di Bank DKI hingga jumlahnya mencapai 1%. Tabungan tersebutlah yang kemudian bisa digunakan untuk pembayaran uang muka. (J-4)