KPU DKI Kembalikan Dana Pilkada 2017 Sebesar Rp67 Miliar

KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta mengembalikan dana hibah sebesar Rp67 miliar kepada Pemerintah Provinsi setempat dari keseluruhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017.

"Tadi kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa dari
anggaran yang kami terima berupa hibah Rp478 miliar telah selesai semuanya,
kami mengembalikan dana sebesar Rp67 miliar dari keseluruhan anggaran
Pilkada DKI, itu sudah kami serahkan kepada Pemprov DKI," kata Ketua KPU
DKI Jakarta, Sumarno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Dia juga menyampaikan soal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Saat ini
sudah sampai pada beberapa tahapan yang sudah berjalan, seperti verifikasi
partai politik dan sebentar lagi rekrutmen tenaga ad hoc PPK dan PPS.

"Kami tadi menyampaikan kepada pak gubernur dan pak wakil gubernur soal
perlunya fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana, perkantoran, untuk
mobilitas dan juga yang lain-lain termasuk juga tenaga pendukung untuk
menunjang kerja para penyelenggara dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun
2019," kata Sumarno.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan KPU menyampaikan hasil-hasil dokumentasi, observasi, dan analisa atas penyelenggaraan pilkada tahun lalu.

"Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk peningkatan mutu
penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada pada masa yang akan datang," kata
Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemprov DKI akan mendukung kinerja KPU DKI.

"Kami membentuk tim kecil, menugaskan bapak Kepala Biro Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk bekerja sama dengan Sumarno menyusun list yang harus dikerjakan segera.

"Karena ada beberapa catatan seperti kantor KPU Jakarta Pusat. Ada juga
kebutuhan pelatihan, kebutuhan penambahan dari jumlah petugas karena
rencananya pemilu 2019, pileg dan pilpres ini TPS-nya jumlahnya dua kali
lipat, jadi akan mencapai 26 ribu," kata Sandiaga.

Sehingga total di seluruh wilayah Jakarta akan terlibat lebih dari 300 ribu petugas. "Makanya harus disiapkan, baik pendanaannya juga ada permintaan mengenai bukan hanya hibah sarana prasarana, aset, tapi juga hibah operasional," pungkasnya.(Ant/OL-3)