Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Bekasi Dinilai belum Pantas Jadi Kota Cerdas

Gana Buana
14/12/2017 07:43
Bekasi Dinilai belum Pantas Jadi Kota Cerdas
(Masyarakat beraktivitas pada hari bebas kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Minggu (20/8)---ANTARA/RISKY ANDRIANTO)

MESKI telah mendapatkan penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bekasi dinilai punya banyak pekerjaan rumah untuk menjadi kota cerdas sebenarnya.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menuturkan, menuju kota cerdas ialah sebuah proses panjang. Penilaiannya harus dilihat dari berbagai komponen. Selain infrastrukturnya, teknologi juga sudah bisa harus dipastikan pemanfaatannya.

“Sudah tepat guna belum, jangan hanya menyediakan teknologinya, tapi tidak bisa digunakan warganya,” kata dia, kemarin (Rabu, 13/12).

Ciri kota yang sudah bergerak menjadi kota cerdas, kata Yayat, ialah pelayanan bagi warga yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi di Bekasi. “Kalau teknologinya tidak bisa dimanfaatkan, layanan masih lamban, parkir semrawut, bagaimana mau dibilang kota cerdas,” kata Yayat.

Sejak 2016, Bekasi mempersiapkan infrastruktur penunjang kota cerdas. Namun, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Bekasi Titi Masrifahati mengakui, pemkot membutuhkan inovasi untuk mengatasi permasalahan seperti kemacetan, kejahatan, dan lingkungan.
“Butuh evaluasi, pemetaan kondisi kota agar mampu berinovasi berdasarkan kondisi,” singkat Titi.

Dalam faktor kemudahan layahan, baru ada enam izin yang bisa diproses online, yakni izin mendirikan ba-ngunan rumah tinggal, izin penggunaan tanah makam, izin usaha jasa konstruksi, surat izin pengusaha angkutan, surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Sementara 30 layanan lainnya, sistem online baru sebatas proses unduh formulir pengajuannya saja.

Tidak hanya itu, sistem parkir cerdas pun belum 100% berjalan. Dinas Perhubungan saat ini masih membangun infrastruktur pendukung, seperti pengadaan alat serta lahan parkir yang proporsional. (Gan/J-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya