Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Pendidikan Kota Bekasi menghapus tiga sekolah dasar negeri (SDN) yang berada di wilayah tersebut.
Siswa ketiga sekolah itu digabungkan dengan SDN lainnya.
Tujuan utama penghapusan ketiga sekolah ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Bekasi Krisman Irwandi menyampaikan pihaknya menemukan beberapa sekolah dasar di Kota Bekasi yang jumlah siswanya di bawah 180 anak.
Dengan minimnya jumlah siswa membuat beban biaya operasional sekolah menjadi lebih berat.
"Kalau jumlah siswa sedikit atau di bawah jumlah rata-rata akan membuat porsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didapat dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat juga sedikit," cetus Krisman, kemarin.
Selama ini pemberian dana BOS digunakan untuk membiayai guru nonpegawai negeri sipil (PNS).
Apabila jumlah siswa di satu sekolah di bawah batas minimum, akan memengaruhi pembiayaan di luar beban honor guru non-PNS.
Besaran dana BOS, kata Krisman, dipengaruhi jumlah siswa.
Satu siswa mendapatkan besaran BOS dari Pemkot Bekasi sebesar Rp28 ribu per anak per bulan, sedangkan dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp800 ribu per anak per tahun.
Tiga sekolah yang dihapus, yakni SDN Medan Satria VIII yang siswanya kemudian digabungkan dengan SDN Medan Satria IV, SDN Pejuang IV bergabung ke SDN Pejuang II, serta SDN Margahayu II bergabung ke SDN Margahayu V.
Dalam penggabungan ketiga sekolah, Krisman mengklaim pihaknya tetap mempertimbangkan lokasi sekolah.
Ini untuk menghindari dampak atas penggabungan sekolah tersebut.
"Kami usahakan masih satu kompleks. Orang tua tidak setuju sekolah anaknya digabungkan kalau lokasinya kejauhan," imbuh Krisman.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi menambahkan, tujuan utama penggabungan itu ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Bila operasional siswa ditopang dengan pembiayaan mumpuni, mutu siswa bisa terjamin.
"Kalau pembiayaan bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa tidak kekurangan dan dikelola dengan baik, mutu pendidikan siswa bisa kami tingkatkan," kata Ali.
Di pihak lain, ia mengaku, pihaknya masih kekurangan jumlah tenaga guru. Jumlah guru sebanyak 16 orang belum memenuhi persyaratan.
"Idealnya ada 20 guru satu sekolah, sebab siswa SD butuh satu guru satu kelas," tutup Ali. (Gan/J-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved